KIKA nilai pernyataan Natalius Pigai menormalisasi teror

 

Repelita Jakarta - Kaukus Indonesia untuk Kebebasan Akademik atau KIKA mengecam pernyataan Menteri Hak Asasi Manusia Natalius Pigai yang menegaskan pemerintah bukan pelaku teror terhadap Ketua Badan Eksekutif Mahasiswa Universitas Gadjah Mada Tiyo Ardianto.

Pigai menyebut tuduhan keterlibatan pemerintah hanyalah penggiringan opini agar tampak seolah-olah pemerintah menekan oposisi serta aktivis mahasiswa termasuk melalui pesan WhatsApp.

Ia menegaskan Presiden Prabowo Subianto melarang hukum dijadikan alat menekan pihak berseberangan dan tetap terbuka terhadap kritik.

Ketua Presidium KIKA Rina Mardiana menilai pernyataan tersebut sebagai bentuk normalisasi aksi teror.

Rina menekankan pejabat publik seperti Pigai wajib melindungi hak warga negara sesuai konstitusi bukan membiarkan serangan terhadap kebebasan akademik berlangsung.

Menurutnya pemerintah seharusnya mengapresiasi sikap kritis Tiyo sebagai wujud kepedulian mahasiswa terhadap kebijakan negara yang merugikan kepentingan publik.

Rina menyoroti proyek makan bergizi gratis yang dikritik Tiyo dan BEM UGM disusun tergesa-gesa serta hanya menguntungkan segelintir elite demi kepentingan bisnis.

Anggota Dewan Pengarah KIKA Herlambang P Wiratraman menyatakan pernyataan Pigai mencerminkan sikap pejabat yang menghindar tanggung jawab.

Herlambang menyayangkan Pigai tidak menjelaskan langkah konkret pemerintah melindungi kebebasan berekspresi dan kebebasan akademik.

Ia menilai sikap itu justru menunjukkan normalisasi represi digital serta pembiaran intimidasi.

Herlambang menegaskan Pigai kurang peka terhadap pelanggaran hak asasi manusia khususnya jaminan kebebasan ekspresi dan akademik yang diatur konstitusi.

Ia menduga Pigai sudah tahu pelaku teror sehingga berani bilang pemerintah tidak terlibat.

Herlambang menekankan ketidakmampuan pemerintah mengungkap kasus ini termasuk pembiaran pelanggaran HAM sesuai Pasal 1 angka 6 UU HAM yang menyebut pelanggaran bisa terjadi karena by omission.

Tiyo Ardianto menjelaskan protes BEM UGM disampaikan lewat surat terbuka kepada UNICEF pada 6 Februari 2026.

Surat itu merespons kasus siswa SD di NTT yang bunuh diri karena tidak mampu membeli alat tulis sekolah senilai kurang dari Rp10 ribu.

Di akhir surat BEM UGM menyatakan Presiden Prabowo buta terhadap realitas dengan kalimat: “Dengan tegas, pesan penting kami sampaikan kepada UNICEF: help us to tell Prabowo Subianto how stupid he is as president.”

Tiyo menegaskan kritik ditujukan pada kebijakan publik serta infrastruktur kekuasaan yang dianggap tidak kompeten bukan pada pribadi Presiden.

Tiyo menerima pesan teror ancaman penculikan dari nomor berkode Inggris empat hari setelah kritik disampaikan.

Pesan teror juga menuduhnya agen asing dengan kalimat: “Agen asing. Jangan cari panggung jual narasi sampah.”

Teror meluas ke orang tua serta 30 pengurus BEM setelah kritik proyek makan bergizi gratis disertai foto Tiyo dengan tuduhan palsu penggelapan dana Kartu Indonesia Pintar.

Tiyo membantah tuduhan penggelapan sebagai isu lama yang sengaja dihidupkan kembali peneror.

Meski mendapat teror berulang Tiyo tetap jalankan aktivitas termasuk berorasi pada 13 Februari 2026 di Bundaran UGM bersama Komunitas Suara Ibu Indonesia.

Ia kembali dapat informasi ancaman pembunuhan sehari setelah aksi unjuk rasa itu.

Tiyo menyatakan BEM UGM tidak gentar dan sudah ajukan permohonan perlindungan ke Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban yang telah mendata ancaman tersebut.

Universitas Gadjah Mada melalui Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan Arie Sujito menyatakan beri perhatian serius dengan gelar rapat internal.

Rektorat UGM tugaskan petugas Kantor Keamanan Keselamatan Kerja Kedaruratan dan Lingkungan untuk kawal situasi teror terhadap Tiyo.(*)

Editor: 91224 R-ID Elok

Baca Juga