Repelita Jakarta - Sejumlah pakar akademisi serta pegiat demokrasi berkumpul di sebuah rumah kecil di kawasan Matraman Jakarta Timur yang menjadi basis Formappi untuk membahas kekacauan kinerja pemerintahan di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto.
Mereka membentuk kelompok bernama Barisan Oposisi Indonesia dan diskusi berlangsung sekitar tiga jam dengan suasana intens.
Beberapa figur yang hadir termasuk pengamat politik Ray Rangkuti peneliti Formappi Lucius Karus akademisi UNJ Ubedillah Badrun pakar hukum UI Sulistyowati Iranto aktivis 1998 Alif Iman Nurlambang pakar ekonomi Anthony Budiawan serta eks Dubes RI untuk Tunisia yang juga pakar politik Ikrar Nusa Bhakti.
Ikrar Nusa Bhakti menjadi sorotan utama dalam pertemuan tersebut dengan kritik tajamnya terhadap gaya kepemimpinan Prabowo dan Jokowi yang menurutnya sama-sama haus kekuasaan.
Ia memulai dengan menganalisis pertemuan Prabowo dengan para konglomerat di Hambalang yang dianggap bukan hanya agenda ekonomi semata.
Menurut Ikrar pertemuan itu bertujuan menunjukkan dominasi Prabowo dengan pesan jangan terus melihat ke Jokowi sekarang saya yang memimpin sebagai bentuk perebutan pengaruh.
Ikrar menambahkan keduanya sama-sama memikirkan Pemilu 2029 dan jangan anggap mereka tidak bersaing satu sama lain.
Ia menegaskan tidak ada perubahan berarti antara kepemimpinan Prabowo dan Jokowi karena Prabowo hanya melanjutkan pola yang sama.
Manuver politik menuju 2029 terlihat jelas dari dukungan awal partai-partai seperti PAN dan PKB yang belum lama sudah menyatakan dukungan.
Ikrar menyatakan dua-duanya sama ‘gilanya’ untuk memikirkan 2029 yang bisa dilihat dari PAN dan PKB belum apa-apa sudah mendukung Prabowo menariknya ini bukan soal hasil tapi soal siapa yang duluan.
Ikrar Nusa Bhakti lahir di Jakarta pada 27 Oktober 1957 dikenal sebagai akademisi dan pakar yang kerap menyampaikan kritik pedas terhadap dinamika kekuasaan serta diplomasi Indonesia.
Ia memiliki pengalaman panjang di bidang riset dan kajian strategis sebagai Profesor Riset di Pusat Penelitian Politik LIPI serta pernah menjabat Kepala Pusat Penelitian Politik Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia.
Karier diplomatiknya mencapai puncak ketika menjadi Duta Besar RI untuk Tunisia dari 2017 hingga 2021 yang memperkaya perspektifnya tentang politik global konflik Timur Tengah serta posisi Indonesia di arena internasional.
Pandangannya sering menjadi perhatian publik terkait isu Palestina peran PBB hingga prinsip politik luar negeri bebas aktif Indonesia.(*)
Editor: 91224 R-ID Elok

