Hamas Tolak Pengawasan Asing di Gaza, Peringatkan Pasukan Indonesia Tak Boleh Campur Urusan Internal

 

Repelita Gaza - Pejabat senior Hamas menegaskan penolakan gerakan tersebut terhadap segala bentuk pengawasan asing atas Jalur Gaza.

Osama Hamdan, pemimpin senior Hamas, menyatakan bahwa setiap penggelaran pasukan internasional ke wilayah itu wajib dibatasi secara ketat hanya pada tugas-tugas perbatasan.

Dalam wawancara dengan program malam Al Jazeera Mubasher, Hamdan menekankan bahwa pasukan asing harus fokus semata-mata pada upaya pencegahan agresi Israel.

Mereka juga bertugas mengawasi penghentian pelanggaran gencatan senjata tanpa boleh ikut campur dalam pemerintahan internal Gaza.

Pernyataan itu disampaikan Hamdan sebagai respons atas laporan yang menyebut Indonesia tengah mempertimbangkan pengiriman ribuan personel pasukan stabilisasi ke Gaza.

Hamdan mengungkapkan bahwa Hamas telah menjalin komunikasi langsung dengan pemerintah Indonesia.

Dalam komunikasi tersebut, Hamas menyampaikan bahwa setiap kontingen internasional harus mematuhi peran netral di sepanjang perbatasan.

Pasukan internasional dilarang mengambil posisi yang bertentangan dengan kehendak rakyat Palestina atau menjadi pengganti bagi pendudukan Israel.

Ia menambahkan bahwa para pejabat Indonesia telah memberikan jaminan jelas kepada Hamas.

Indonesia menegaskan tidak akan berpartisipasi dalam mengimplementasikan agenda Israel di dalam Gaza.

Jika dikerahkan, peran Indonesia hanya akan terbatas pada upaya memisahkan warga Palestina dari pasukan pendudukan dan mencegah agresi berulang.

Tidak ada ruang bagi keterlibatan Indonesia dalam urusan sipil maupun administrasi internal Gaza.

Menanggapi laporan New York Times mengenai rancangan proposal pelucutan senjata perlawanan, Hamdan menolak keras wacana tersebut.

Ia menegaskan bahwa senjata Palestina terkait erat dengan fakta keberadaan pendudukan Israel.

“Perlawanan sejak 1917 telah berkomitmen untuk merebut kembali tanah dan mencapai pembebasan nasional,” katanya sebagaimana dilansir royanews.tv pada Kamis, 12 Februari 2026.

Hamdan menambahkan bahwa senjata perlawanan adalah hak yang sah menurut hukum internasional dan kehendak rakyat Palestina.

Ia menekankan bahwa senjata tidak akan pernah diserahkan sebelum negara Palestina merdeka dengan Yerusalem sebagai ibu kota berdiri tegak.

Hamdan menolak pembicaraan mengenai pembekuan senjata maupun gencatan senjata jangka panjang.

Ia menyebut isu tersebut sebagai debat politik belaka, bukan cerminan kebijakan resmi Hamas.

Menurutnya, senjata perlawanan adalah hak nasional yang bersifat mutlak dan tidak dapat dinegosiasikan.

Terkait proposal gencatan senjata, Hamdan mengungkapkan bahwa faksi-faksi perlawanan Palestina termasuk Hamas telah menyetujui empat poin pertama rancangan Presiden Amerika Serikat Donald Trump di Sharm el-Sheikh.

Keempat poin itu mencakup penghentian perang, pertukaran tahanan, kelancaran masuk bantuan kemanusiaan, dan penarikan Israel ke garis kuning.

Kesepakatan itu juga mencakup janji penarikan penuh Israel ke perbatasan Gaza pada tahap selanjutnya.

Hamdan menuduh Israel secara sistematis menghambat implementasi kesepakatan tersebut.

Pendudukan Israel dituding memblokir bantuan medis, menghambat rehabilitasi rumah sakit dan lembaga kota, serta mencegah masuknya komite administratif yang telah disepakati.

Padahal, kata Hamdan, terdapat konsensus internasional yang mendukung pembentukan komite tersebut.

Terkait laporan masuknya Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu ke dalam Dewan Perdamaian Internasional, Hamdan melontarkan kritik pedas.

Ia menggambarkan langkah itu sebagai salah satu lelucon terbesar di zaman kita.

Netanyahu saat ini masih dicari Mahkamah Pidana Internasional atas tuduhan kejahatan genosida.

Penerimaan Netanyahu ke dalam badan perdamaian, menurut Hamdan, melahirkan pertanyaan serius tentang hakikat perdamaian yang hendak dibangun di kawasan.

Hamdan menuding Israel sebagai sumber utama ketidakstabilan regional.

Israel disebut terus menekan Amerika Serikat untuk menghadapi Iran dan memperluas pendudukan di sejumlah negara Arab.

Di tengah tekanan itu, Hamas disebut terus berkoordinasi dengan para mediator di Doha, Kairo, dan Ankara.

Koordinasi dilakukan untuk mengamankan pemahaman yang jelas mengenai implementasi perjanjian dan pencapaian stabilitas internal Palestina.

Hamdan menggambarkan upaya itu sebagai respons atas manuver Israel yang hendak mempertahankan kendali atas tanah Palestina yang diduduki.

Mengenai laporan rencana konstitusi Palestina yang akan diterbitkan melalui dekrit Presiden Mahmoud Abbas, Hamdan enggan berkomentar detail.

Ia hanya mengatakan bahwa Hamas akan mengumumkan posisi resminya pada waktu yang tepat.

Menurutnya, persoalan ini menyangkut legitimasi politik dan kebutuhan mendesak akan sistem demokrasi sejati.

Sistem yang dimaksud adalah yang berdasarkan pada transfer kekuasaan secara bebas, kesetaraan, dan transparansi penuh.(*)

Editor: 91224 R-ID Elok

Baca Juga