M Rizal Fadillah Serukan Duduki Kembali DPR/MPR, Reformasi Jilid Dua Guncang Oligarki

 

Repelita Bandung - Gedung DPR/MPR merupakan lambang kedaulatan rakyat yang pernah menjadi saksi penggulingan kekuasaan Orde Baru di bawah pimpinan Soeharto pada Mei 1998.

Aksi pendudukan gedung tersebut oleh mahasiswa dan rakyat berhasil memaksa rezim menyerah serta membuka jalan bagi Reformasi.

Gerakan people power saat itu mampu menumbangkan kekuatan gelap yang represif dan membawa perubahan besar di Indonesia.

Tuntutan agar Soeharto diadili sempat menggema kuat meski akhirnya terhenti karena kondisi kesehatannya yang memburuk hingga wafat.

Dwifungsi ABRI dihapuskan sehingga TNI kembali fokus pada tugas profesional di barak.

Korupsi kolusi nepotisme dilarang secara tegas melalui ketetapan MPR dan undang-undang.

UUD 1945 mengalami amandemen untuk menyesuaikan dengan semangat demokrasi baru.

Kini pola sejarah tampak berulang dengan cara yang bertolak belakang.

Mantan Presiden Jokowi menjadi sosok yang paling keras dituntut untuk diadili oleh publik.

Perilaku Polri yang multifungsi mendapat sorotan tajam dan disebut mirip partai politik berwarna coklat.

Korupsi kolusi nepotisme masih marak terjadi baik pada masa Jokowi maupun pemerintahan saat ini.

Terdapat desakan kuat agar UUD 1945 dikembalikan ke bentuk aslinya karena kedaulatan rakyat dirampas oleh partai politik dan oligarki.

Oligarki dianggap sebagai kekuatan jahat baru yang mengendalikan politik ekonomi budaya serta hukum di tanah air.

Kelompok ini disebut penjajah modern yang memperlebar kesenjangan sosial secara ekstrem.

Pemerintahan Prabowo dinilai gagal memberikan harapan kepada rakyat karena hanya mengandalkan retorika besar tanpa hasil nyata.

Sikap inkonsisten terlihat ketika kritik terhadap pendahulunya dijawab dengan dukungan terbuka.

Tuntutan penggantian Kapolri malah direspons dengan pemberian tanda jasa tinggi.

Program makan bergizi gratis yang banyak dikritik mendapat pembelaan keras dari pemimpin.

Oligarki terus dipelihara bahkan semakin menguat dan menguasai berbagai lini.

Parlemen yang seharusnya mewakili rakyat justru menjadi alat dan kehilangan daya kritis.

Gedung DPR/MPR perlu kembali diguncang oleh kekuatan rakyat untuk merebut kedaulatan yang hilang.

Reformasi 1998 patut diulang melalui people power guna menumbangkan kekuatan gelap oligarki.

Aksi serupa mungkin terjadi pada Mei 2026 sebagai peringatan 28 tahun pendudukan gedung tersebut.

Prabowo berpotensi mengalami nasib serupa Soeharto jika terus menunjukkan sikap merasa tak pernah salah.

Sejarah akan memberikan putusan bagi siapa pun yang mengklaim negara adalah dirinya sendiri.(*)

Editor: 91224 R-ID Elok

Baca Juga