IRONI Data BPJS: 1.824 Orang Terkaya Masih Nikmati PBI, Kuota Warga Miskin Malah Terbatas

 

Repelita Jakarta - Fakta mencengangkan terungkap dalam rapat kerja Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin bersama Komisi IX Dewan Perwakilan Rakyat di Kompleks Parlemen Senayan pada Rabu (11/2/2026), di mana sebanyak 1.824 individu dari kelompok masyarakat desil tertinggi tercatat masih menerima bantuan iuran BPJS Kesehatan.

Temuan ini menjadi sorotan tajam karena program Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan sejak awal dirancang khusus untuk melindungi masyarakat kurang mampu agar tetap mendapatkan akses layanan kesehatan yang layak tanpa terbebani biaya kepesertaan.

“Dari data yang sudah dibersihkan, ada juga orang kaya desil 10 yang masuk PBI. Sebanyak 1.824 orang desil terkaya mendapat PBI,” ujar Budi dalam forum yang dihadiri para anggota dewan perwakilan rakyat.

Ironi semakin terasa ketika diketahui bahwa kuota kepesertaan PBI BPJS Kesehatan dibatasi secara nasional sekitar 96,8 juta jiwa, sehingga setiap jatah yang diambil kelompok tidak mampu secara ekonomi berarti mengurangi ruang bagi masyarakat miskin yang sesungguhnya berhak.

Budi Gunadi Sadikin mengakui bahwa akurasi data telah menjadi pekerjaan rumah terbesar dalam sistem jaminan kesehatan nasional yang terus berupaya diperbaiki secara bertahap.

Ketidaktepatan pendataan bukan sekadar persoalan administratif, melainkan berdampak langsung pada terhambatnya akses layanan kesehatan bagi kelompok paling rentan yang membutuhkan intervensi negara.

Pemerintah selama ini membayarkan iuran BPJS secara penuh bagi peserta yang masuk dalam kategori miskin dan tidak mampu berdasarkan pemutakhiran data sosial ekonomi dari berbagai lembaga terkait.

Ketika data penerima tidak akurat maka keadilan distribusi anggaran negara ikut terganggu dan berpotensi menimbulkan kecemburuan sosial di tengah masyarakat.

Dalam kesempatan tersebut Menteri Kesehatan menegaskan urgensi pembaruan dan integrasi data lintas kementerian dan lembaga agar penerima manfaat benar-benar mencerminkan kondisi sosial ekonomi terkini masyarakat.

Evaluasi data disebut akan terus dilakukan secara berkala dan berkelanjutan untuk meminimalisir kesalahan sekaligus memastikan setiap rupiah bantuan negara tepat sasaran kepada mereka yang paling membutuhkan.

Temuan 1.824 peserta dari kelompok terkaya yang masih menikmati fasilitas PBI menjadi alarm keras bagi pengelolaan data bantuan sosial, tidak hanya di sektor kesehatan tetapi juga program perlindungan sosial lainnya.

Publik mempertanyakan efektivitas sistem verifikasi yang berjalan selama ini hingga masyarakat dengan kemampuan ekonomi sangat mumpuni bisa tetap lolos sebagai penerima bantuan yang seharusnya dialokasikan bagi warga miskin.

Perbaikan data secara fundamental menjadi kunci utama agar program jaminan kesehatan nasional tetap berjalan di atas rel keadilan dan transparansi yang menjadi prinsip dasar negara kesejahteraan.

Sebab di balik angka-angka administratif yang kering tersebut terdapat jutaan pasang mata masyarakat yang berharap kehadiran negara melalui bantuan iuran BPJS benar-benar hadir saat mereka jatuh sakit dan tidak memiliki biaya berobat.(*)

Editor: 91224 R-ID Elok

Baca Juga