Diaspora Aceh Ingin Kirim Beras untuk Korban Banjir, Tito Karnavian Tolak: Kita Sudah Swasembada

 

Repelita Jakarta - Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian mengungkapkan bahwa diaspora Aceh yang berada di Malaysia memiliki niat mulia untuk mengirimkan bantuan beras kepada para korban banjir dan longsor di tanah leluhur mereka.

Namun, rencana pengiriman komoditas pangan pokok tersebut terpaksa ditolak oleh pemerintah Indonesia karena alasan kebijakan swasembada pangan nasional.

"Tadinya mereka mau kirim beras juga tapi kita tolak. Sebaiknya jangan beras, karena kita sudah swasembada beras. Ini ada minyak goreng, gula pasir," kata Tito saat rapat bersama Satgas Pemulihan Pasca Bencana DPR di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Rabu, 18 Februari 2026.

Pernyataan itu disampaikan Tito di hadapan anggota dewan saat membahas mekanisme masuknya bantuan dari warga Aceh yang merantau ke negeri jiran.

Mulanya, Tito memaparkan secara rinci bahwa diaspora Aceh di Malaysia telah mengumpulkan beragam jenis bantuan dengan nilai yang cukup fantastis.

Bantuan tersebut terdiri dari minyak goreng senilai Rp1 miliar, gula pasir Rp50 juta, air mineral Rp672 juta, dan makanan siap saji senilai Rp1 miliar.

Selain itu, terdapat juga pakaian baru dengan total nilai mencapai Rp126 miliar, Al Quran senilai Rp1 miliar, serta kloset toilet senilai Rp4,8 miliar.

Sayangnya, seluruh bantuan yang telah dikumpulkan oleh warga Aceh di perantauan itu belum dapat segera dikirim ke tanah air.

Barang-barang bantuan tersebut saat ini masih tertahan di Port Klang, Malaysia, menunggu proses perizinan dan administrasi dari otoritas terkait.

Tito kemudian membeberkan secara spesifik bahwa pihaknya telah mengambil keputusan untuk menolak bantuan berupa beras dari para perantau.

Ia juga hendak memastikan kelancaran proses masuknya komoditas lainnya yang menjadi bagian dari paket bantuan kemanusiaan tersebut.

"Ini yang mereka mohon bisa dikirimkan ke pelabuhan di Lhokseumawe dari Port Klang. Barangnya sekarang sudah ada di Port Klang. Namun kami sudah mengirim surat kepada Ditjen Bea Cukai Kemenkeu, intinya adalah untuk minyak goreng dan gula pasir kita perlu ada surat dari kementerian teknis, yaitu Mentan, karena minyak goreng dan gula pasir apakah boleh dimasukkan," ujar Tito.

Kehati-hatian pemerintah dalam mengizinkan masuknya bantuan ini terkait dengan aturan tata niaga impor komoditas tertentu yang diatur oleh kementerian teknis.

Sorotan khusus juga tertuju pada bantuan berupa pakaian baru yang memiliki nilai total mencapai angka yang sangat besar, yakni Rp126 miliar.

Tito mengakui bahwa nilai bantuan pakaian baru yang demikian tinggi berpotensi menimbulkan persoalan tersendiri jika tidak dikelola dengan tepat.

Meski demikian, Tito memohon dengan sangat agar bantuan dari diaspora ini dapat diterima demi menjaga hubungan baik dengan warga negara di perantauan.

"Kami mohon dengan segala hormat pimpinan DPR, untuk jaga hubungan baik, ini keluarga, ini bukan dari pemerintah, bukan dari LSM juga. Tapi ini dari kumpulan keluarga sesuai arahan bapak Presiden, sepanjang tidak ada barang terlarang, narkoba, senjata, semua harus diperiksa baru boleh masuk," jelas Tito.

Ia menekankan bahwa bantuan ini berasal dari ikatan kekeluargaan, bukan dari entitas pemerintah atau lembaga swadaya masyarakat asing.

Tito pun memberikan jaminan penuh bahwa bantuan dari diaspora itu akan langsung didistribusikan ke tangan para pengungsi korban bencana di Aceh.

Ia menyatakan kesiapannya untuk bertanggung jawab secara pribadi jika barang bantuan tersebut malah diperdagangkan atau dijual oleh pihak tidak bertanggung jawab.

"Bea Cukai sudah surat balasan ke kami agar minyak goreng dan gula pasir harus ada persetujuan dari Mentan, dan pakaian baru Rp126 miliar jangan sampai ganggu produksi dalam negeri," katanya.

"Kami sampaikan bahwa ini kami akan awasi langsung dari pelabuhan itu kita sama TNI Polri awasi, supaya langsung masuk ke tempat pengungsi, tidak untuk dijual kemana-mana. Kami siap bertanggung jawab untuk itu," imbuh Tito.

Pemerintah berkomitmen untuk memastikan bantuan yang telah dikumpulkan dengan susah payah oleh diaspora dapat tepat sasaran dan bermanfaat bagi korban bencana.

Langkah pengawasan ketat melibatkan aparat keamanan dari TNI dan Polri sejak barang tiba di pelabuhan hingga didistribusikan ke lokasi pengungsian.

Dengan pengawasan tersebut, diharapkan tidak ada penyimpangan dalam penyaluran bantuan yang dapat merugikan para korban maupun mencemarkan niat baik para perantau.(*)

Editor: 91224 R-ID Elok

Baca Juga