Repelita Jakarta - Unggahan lama Susilo Bambang Yudhoyono di platform X pada tahun 2014 kembali menjadi viral dan bahan perdebatan sengit di tengah wacana pemilihan kepala daerah melalui DPRD.
Kala itu, sebagai presiden keenam Republik Indonesia, Susilo Bambang Yudhoyono dengan tegas mempertanyakan legitimasi DPRD untuk mengambil alih hak memilih pemimpin daerah.
Ia menilai langkah tersebut sama saja dengan merampas kedaulatan yang secara konstitusional berada di tangan rakyat.
"Siapa yg beri mandat pd DPRD skrg utk pilih kepala daerah? Berarti kedaulatan diambil DPRD. Apa DPRD mau bagi-bagi? Rakyat dikemanakan?" tulis Susilo Bambang Yudhoyono melalui akun pribadinya @SBYudhoyono.
Pernyataan tersebut disampaikan pada Kamis, 8 Januari 2026, sebagai bagian dari diskusi publik yang semakin memanas.
Susilo Bambang Yudhoyono menyoroti bahwa tidak ada mandat langsung dari rakyat kepada DPRD saat ini untuk melaksanakan pemilihan kepala daerah.
Jika kewenangan itu dialihkan, maka hak suara rakyat secara efektif direbut oleh lembaga perwakilan.
Ia juga mempertanyakan motif di balik usulan tersebut, apakah ada niat pembagian kekuasaan atau jabatan di antara anggota dewan.
Yang paling krusial, posisi rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi menjadi terpinggirkan dalam skema semacam itu.
Unggahan ini muncul kembali di tengah perubahan sikap Partai Demokrat yang kini mendukung opsi pilkada tidak langsung.
Partai yang didirikan Susilo Bambang Yudhoyono tersebut menyatakan keselarasan dengan Presiden Prabowo Subianto serta koalisi pendukung pemerintahan.
Sekretaris Jenderal Partai Demokrat Herman Khaeron menegaskan bahwa mekanisme melalui DPRD layak dipertimbangkan untuk efisiensi dan stabilitas.
Namun, prinsip demokrasi serta penghormatan terhadap suara rakyat tetap menjadi acuan utama.
Kontrast antara pernyataan Susilo Bambang Yudhoyono di masa lalu dengan posisi partai saat ini memicu komentar beragam dari netizen.
Banyak yang menilai ini sebagai contoh dinamika politik di mana prinsip bisa bergeser sesuai konteks koalisi.
Debat mengenai kedaulatan rakyat versus praktik representatif semakin ramai di media sosial.
Pertanyaan Susilo Bambang Yudhoyono dari satu dekade lalu terbukti masih relevan dalam menghangatkan diskusi revisi undang-undang pemilihan kepala daerah.
Isu ini menjadi salah satu topik utama yang menguji konsistensi ideologi partai politik di Indonesia.(*)
Editor: 91224 R-ID Elok.
