Repelita Jakarta - Kontroversi Bandara Khusus PT Indonesia Morowali Industrial Park di Kabupaten Morowali Sulawesi Tengah terus bergulir karena diduga beroperasi tanpa keterlibatan aparat negara yang berpotensi membuka pintu bagi masuknya pekerja asing secara tidak sah serta mengancam pengelolaan sumber daya alam dan stabilitas keamanan nasional.
Banyak opini publik yang menuding mantan Presiden Joko Widodo sebagai pihak yang bertanggung jawab atas keberadaan fasilitas tersebut karena dianggap mulai beroperasi dan bahkan diresmikan selama masa kepemimpinannya.
Ketua Umum Jaringan Akar Rumput Arvindo Noviar merespons tudingan itu dengan membela Jokowi secara tegas sambil menjelaskan fakta bahwa bandara swasta itu tidak pernah disentuh peresmian oleh mantan presiden.
Sejak awal Bandara IMIP dirancang sebagai bandara udara khusus, tegas Arvindo dalam pernyataannya pada Jumat 28 November 2025.
Ia menegaskan bahwa fasilitas tersebut bukanlah bandara umum yang menyediakan layanan bagi penumpang biasa melainkan khusus untuk mendukung mobilitas kru teknis karyawan operasional serta pengiriman barang internal bagi industri pengolahan nikel di kawasan tersebut.
Ini bukan bandara publik. Tidak ada konter penjualan tiket atau layanan komersial seperti yang dipahami masyarakat, tambahnya untuk meluruskan persepsi keliru yang beredar luas.
Arvindo juga menyoroti berbagai rekaman video dan gambar area landasan pacu yang menyebar di platform daring sering kali diambil dari sudut yang tidak lengkap sehingga memicu interpretasi salah tentang dugaan pelanggaran hukum.
Menurutnya semua kegiatan penerbangan di sana tetap tunduk pada regulasi nasional dan prosedur kedatangan pesawat dari luar negeri memerlukan verifikasi yang sangat ketat sehingga tidak memungkinkan operasi semaunya.
Negara bekerja berdasarkan aturan. Tidak ada pesawat asing yang bisa masuk tanpa prosedur lengkap, jelas Arvindo.
Ia menyebutkan persyaratan seperti persetujuan diplomatik pemeriksaan keamanan serta izin terbang yang harus dipenuhi secara bertahap sebelum pesawat boleh mendarat.
Arvindo merujuk pada penerbitan Peraturan Menteri Nomor 38 Tahun 2025 yang sementara membuka peluang terbatas bagi penerbangan internasional ke bandara khusus seperti IMIP untuk keperluan mendesak.
Kebijakan tersebut kemudian ditinjau ulang dan dibatalkan melalui Keputusan Menteri Nomor 55 Tahun 2025 hanya dua bulan kemudian sebagai bukti bahwa pemerintah menerapkan pengawasan bertingkat dan siap merevisi izin kapan saja guna melindungi kedaulatan wilayah udara.
Di sisi lain Arvindo menyangkal keras klaim bahwa Jokowi pernah meresmikan Bandara IMIP dengan menegaskan bahwa yang disentuh peresmian adalah Bandara Maleo atau dikenal juga sebagai Bandara Morowali yang sepenuhnya milik dan dikelola negara.
Yang diresmikan Presiden adalah Bandara Morowali, bukan bandara khusus milik kawasan industri, tegasnya.
Ia menilai isu semacam itu sengaja disebarkan untuk memanaskan situasi di masyarakat dan mengajak warga agar tidak terbawa arus informasi yang tidak diverifikasi dari sumber terpercaya.
Perdebatan ini justru menjadi kesempatan emas untuk menyosialisasikan perbedaan mendasar antara bandara umum yang melayani masyarakat luas dengan bandara khusus yang terbatas pada kebutuhan industri tertentu.
Arvindo menambahkan bahwa setiap penerbangan yang memasuki wilayah Indonesia wajib singgah terlebih dahulu di bandara internasional resmi untuk menjalani proses imigrasi pemeriksaan bea cukai serta karantina flora fauna.
Kedaulatan udara dijaga melalui mekanisme yang jelas. Semua pergerakan tercatat dan berada dalam kontrol negara, ujarnya.
Ia berpesan agar para pengusaha yang mengelola bandara khusus seperti IMIP lebih proaktif dalam berkomunikasi dengan publik guna mencegah penyebaran informasi yang membingungkan dan menimbulkan ketakutan tidak berdasar.(*)
Editor: 91224 R-ID Elok
