Repelita Jakarta - Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa secara jujur mengonfirmasi bahwa Bandara Khusus Indonesia Morowali Industrial Park di Sulawesi Tengah beroperasi tanpa adanya personel dari Direktorat Jenderal Bea dan Cukai.
Pernyataan ini disampaikan di Kantor Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Jakarta pada Kamis 27 November 2025.
Menurutnya, situasi tersebut kemungkinan besar disebabkan oleh pemberian perlakuan istimewa pada masa pemerintahan sebelumnya, meskipun detailnya belum diketahuinya secara pasti.
Kelihatannya seperti itu (tidak ada petugas Bea Cukai). Kelihatannya itu dapat izin khusus waktu itu dulu. Anda musti tanya ke siapa ya? Bukan ke kita, ujarnya.
Purbaya menambahkan bahwa Kementerian Keuangan siap segera menempatkan petugas bea cukai di lokasi jika mendapat instruksi resmi dari pihak berwenang.
Kalau mau dikasih (izin) ya kita siap ya, orang Bea Cukai banyak kok. Orang imigrasi juga katanya ditelepon mau. Jadi, pada dasarnya seperti itu, begitu ditugaskan, kita kirim orang ke sana, tegasnya.
Sementara itu, Tentara Nasional Indonesia telah menurunkan Korps Pasukan Gerak Cepat untuk mengamankan fasilitas tersebut sebagai aset vital nasional.
Langkah ini diambil sebagai respons atas pernyataan Menteri Pertahanan Sjafrie Sjamsoeddin yang menyoroti absennya elemen pengawasan negara di bandara Morowali.
TNI bersikap aktif dan responsif terhadap arahan Menhan, TNI telah menyiapkan pasukan dari Korpasgat yang ditugaskan dalam pengamanan bandara (tersebut) sebagai salah satu obyek vital nasional, kata Kapuspen Mabes TNI Mayjen (Mar) Freddy Ardianzah pada Rabu 26 November 2025.
Freddy Ardianzah menjelaskan bahwa pengamanan kini didukung oleh kerjasama lintas lembaga untuk mematuhi semua ketentuan operasional.
Saat ini, TNI telah meningkatkan koordinasi dengan Kementerian Perhubungan, Kementerian Pertahanan, Polri, dan Pemda setempat untuk memastikan seluruh fasilitas udara yang beroperasi di wilayah Indonesia berjalan sesuai ketentuan, tandasnya.
Isu ini terus memicu diskusi publik mengenai potensi risiko keamanan dan kedaulatan akibat kurangnya pengawasan resmi di fasilitas strategis tersebut.(*)
Editor: 91224 R-ID Elok
