Temuan ini mencuat setelah latihan militer gabungan TNI di wilayah tersebut mengungkap ketidakhadiran otoritas resmi yang memantau arus orang dan barang.
Peneliti Indonesia Strategic and Defense Studies Edna Caroline Pattisina menjelaskan bahwa isu ini berakar pada kebocoran pengelolaan sumber daya tambang yang sudah menjadi sorotan sejak kampanye Pilpres 2014.
Jadi ini sebenarnya berawal dari perintah presiden. Jadi kalau menurut saya, kalau kita merujuk lagi di 2014, itu Pak Prabowo kan waktu kampanye sudah ngomong bocor bocor. Salah satu yang dilihat banyak kebocoran itu kan tambang ilegal, ungkap Edna dalam Forum Keadilan TV pada Selasa (25/11/2025).
Oleh karena itu presiden memerintahkan TNI latihan di dekat tambang ilegal. Yaitu Bangka Belitung dan Morowali, tambahnya.
Lebih spesifiknya itu, di Morowali saya juga baru tahu. Di Morowali itu kan luas banget ya, 4.000 hektare kawasan industri, lanjut Edna.
Itu ternyata mereka punya bandara yang tidak ada otoritas Indonesia. Berarti di situ, orang dan barang bisa keluar masuk tanpa diawasi. Tertutup, tegasnya.
Infonya itu, aparat keamanan aja nggak bisa masuk. Yang jelas, di bandara itu tidak ada Bea Cukai dan Imigrasi, sambungnya.
Menteri Pertahanan Sjafrie Sjamsoeddin secara langsung mengonfirmasi kondisi tersebut saat meninjau latihan TNI dengan skenario perebutan pangkalan udara.
Nama latihannya itu perebutan pangkalan udara. Menurut saya yang mengejutkan itu ketika Pak Sjafrie bilang tidak boleh ada negara di dalam negara, imbuh Edna.
Jadi dia bilang, dia akan lapor ke presiden. Bahwa selama ini itu, di Morowali tidak ada Bea Cukai dan Imigrasi yang mengawasi keluar masuknya orang dan barang, paparnya.
Edna menyoroti bahwa kawasan industri patungan Indonesia-China ini mempekerjakan ribuan orang tapi aksesnya sangat terbatas.
Tapi yang mengejutkan kita tidak pernah tahu ya, saya juga bahkan baru tahu di IMIP ada bandara sendiri, dan parahnya tidak ada otoritas Indonesia di situ, katanya.
Fasilitas penerbangan tersebut sudah aktif sejak era Jokowi meski kawasan IMIP berdiri sejak 2010-2011.
Itu terjadi sejak 2019, IMIP nya sendiri ada sejak 2010 dan 2011 kan. Tapi memang dikembangkan di era Pak Jokowi, pungkasnya.
Editor: 91224 R-ID Elok
