Harus diusut tuntas kerugian negara atas beroperasinya bandara yang beroperasi sejak Era Jokowi, tegas Arif kepada media pada Selasa (25/11/2025).
Bayangkan barang impor dan ekspor bisa bebas keluar masuk bandara ini tanpa Bea Cukai dan Imigrasi, lanjutnya.
Apalagi jika ada narkoba, siapa yang tahu?, tambah Arif dengan nada khawatir.
Ia menyerukan pemerintah pusat segera mengambil langkah tegas agar tidak ada lagi celah yang membahayakan keamanan nasional maupun keuangan negara.
Temuan ini bermula dari penjelasan Peneliti Indonesia Strategic and Defense Studies Edna Caroline Pattisina di Forum Keadilan TV pada Selasa (25/11/2025).
Kalau kita merujuk lagi 2014, Pak Prabowo waktu kampanye sudah ngomong bocor, bocor, bocor. Nah, salah satu yang dinilai banyak kebocoran itu tambang ilegal, ungkap Edna.
Morowali itu kan luas banget. 4.000 hektare kawasan industri itu ternyata mereka punya bandara yang tidak ada otoritas Indonesia, jelasnya.
Yang berarti orang dan barang bisa keluar masuk tanpa diawasi. Tertutup. Infonya aparat keamanan saja tuh nggak bisa masuk, sambungnya.
Menteri Pertahanan Sjafrie Sjamsoeddin menyatakan hal serupa saat meninjau latihan TNI dengan skenario perebutan pangkalan udara di kawasan itu.
Ini yang disampaikan Menhan Pak Sjafrie. Di situ tidak ada bea cukai dan imigrasi. Dan beliau bilang, nggak boleh ada negara di dalam negara, kata Edna mengutip Sjafrie.
Untuk jabatan menteri itu pernyataan yang teramat jelas. Beliau juga ngomong bahwa kita harus berdaulat, ini harta kita, kita harus menjaganya. Tambang ini harus untuk kesejahteraan bangsa Indonesia dan kita harus tahu barang yang keluar masuk, lanjutnya.
Bandara tersebut sudah aktif sejak 2019 setelah diresmikan Jokowi, meski kawasan IMIP sudah ada sejak 2010.
Artinya sudah berlangsung cukup lama dan selama itu tidak ada aparatur negara di situ. Itu yang kita pertanyakan, tegas Edna.
Kita lihat tindakannya seperti apa. Harapannya harus ada orang bea cukai yang ditaruh di situ, harus ada orang imigrasi juga. Minimal itu. Belum lagi airnav. Ini kan urusan safety juga. Masa pesawat mondar-mandir di situ kita nggak tahu? Ini soal regulasi udara juga, tandasnya.
Itu terjadi sejak 2019. IMIP-nya sendiri ada sejak 2010, tapi memang kemudian dikembangkan zaman Jokowi, kuncinya.
Editor: 91224 R-ID Elok
