Repelita Jakarta - Sidang perselisihan akses informasi publik mengenai salinan dokumen pendidikan Presiden Joko Widodo kembali memunculkan ketegangan di Komisi Informasi Pusat.
Suasana semakin panas ketika pihak Komisi Pemilihan Umum meminta agar elemen-elemen yang dikategorikan sebagai rahasia dapat diserahkan khusus selama tahap mediasi.
Pimpinan panel sidang segera menegaskan bahwa wewenang terkait pengecualian data sudah diatur secara rinci oleh peraturan yang berlaku.
Anda jangan mengatur kami, Anda itu oleh regulasi sudah diberikan hak istimewa. Anda boleh menyatakan (informasi) itu dikecualikan silakan, terlepas pemohon setuju atau tidak itu soal lain. Anda diperbolehkan oleh Undang-Undang silakan untuk mengecualikan, tapi untuk harus ada uji konsekuensinya, tegas ketua majelis.
Ketegangan bertambah ketika perwakilan lembaga pemilu menyatakan bahwa sebagian isi dokumen telah disensor dengan cara menghapusnya.
Yang dihitamkan Yang Mulia, ujar perwakilan Komisi Pemilihan Umum.
Pernyataan itu malah memicu pertanyaan tajam dari pimpinan sidang soal kejelasan sikap lembaga pemilu terhadap status data tersebut.
Berarti Anda bingung antara dikecualikan atau tidak dikecualikan. Bingung, pegangan mas kalau bingung, dipertegas aja. Itu informasi dikecualikan atau tidak di dalam dokumen itu, kalau dikecualikan saudara melakukan uji konsekuensi, jawabnya.
Bukan mereda, pihak Komisi Pemilihan Umum malah mengulangi permintaan agar bagian yang dianggap rahasia bisa disampaikan saat proses rekonsiliasi.
Tuntutan itu justru memicu teguran ulang yang lebih keras dari pimpinan panel sidang.
Anda jangan mengatur kami, Anda itu oleh regulasi sudah diberikan hak istimewa, ulangnya dengan nada tegas.
Editor: 91224 R-ID Elok
