Repelita Jakarta - Mahfud MD mengungkapkan temuan mengenai dugaan penggelembungan anggaran dalam proyek Kereta Cepat Jakarta-Bandung Whoosh pada 17 Oktober 2025.
Mantan Menko Polhukam ini memaparkan perbandingan biaya konstruksi per kilometer antara Indonesia dan China yang menunjukkan selisih sangat signifikan.
Biaya pembangunan per kilometer di Indonesia mencapai 52 juta dolar AS sementara di China hanya berkisar 17 hingga 18 juta dolar AS.
Perbedaan yang mencapai tiga kali lipat ini menimbulkan pertanyaan serius mengenai efisiensi pengelolaan anggaran proyek strategis nasional tersebut.
Mahfud juga menyoroti permasalahan suku bunga pinjaman yang awalnya ditawarkan Jepang sebesar 0,1 persen.
Namun Indonesia kemudian memilih bekerja sama dengan China yang memberikan bunga pinjaman lebih tinggi sebesar 2 persen.
Bunga pinjaman tersebut bahkan kemudian meningkat menjadi 3,4 persen yang semakin memberatkan beban utang negara.
Keputusan pergantian mitra dari Jepang ke China ini dinilai kurang menguntungkan dari segi pembiayaan.
Komisi Pemberantasan Korupsi menyatakan belum menerima laporan resmi mengenai temuan dugaan mark up tersebut.
KPK mengharapkan Mahfud MD dapat menyerahkan bukti dan informasi pendukung yang lengkap untuk dapat ditindaklanjuti.
Lembaga antirasuah ini siap melakukan pemeriksaan mendalam apabila terdapat laporan yang memenuhi kelayakan proses hukum.
Proyek kereta cepat Whoosh telah menimbulkan beban utang yang sangat besar bagi negara.
Pemerintah harus menanggung pembayaran utang yang terus membengkak akibat skema pembiayaan yang diterapkan.
Transparansi dalam proses pengadaan dan pelaksanaan proyek infrastruktur strategis menjadi hal yang mutlak.
Masyarakat berhak mengetahui penggunaan anggaran negara yang bersumber dari pajak rakyat.
Pengawasan terhadap proyek-proyek strategis perlu ditingkatkan untuk mencegah praktik serupa di masa depan.
Pemerintah diharapkan dapat memberikan penjelasan komprehensif mengenai temuan ini.
Proses hukum harus ditegakkan apabila benar terdapat indikasi penyimpangan dalam proyek Whoosh.
Akuntabilitas pengelolaan keuangan negara menjadi kunci untuk menjaga kepercayaan publik.
Pembelajaran dari kasus ini harus menjadi dasar perbaikan sistem pengelolaan proyek infrastruktur.
Koordinasi antar lembaga pemerintah diperlukan untuk memastikan pengawasan yang efektif.
Masyarakat menanti langkah konkret dari pihak berwajib dalam mengungkap kebenaran.
Efisiensi anggaran harus menjadi prioritas dalam pelaksanaan proyek-proyek pemerintah.
Nilai uang negara harus dikelola dengan prinsip kehati-hatian dan akuntabilitas.
Pemerintah perlu mengevaluasi seluruh skema kerja sama pembiayaan proyek infrastruktur.
Perbaikan sistem pengadaan barang dan jasa pemerintah harus terus dilakukan.
Keterbukaan informasi publik menjadi penting untuk mencegah dugaan penyimpangan.
Semua pihak diharapkan dapat mendukung proses penegakan hukum yang objektif.(*)
Editor: 91224 R-ID Elok
