Repelita Jakarta - Sejumlah investor surat utang negara berbondong-bondong menemui Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa di Kantor Pusat Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Jakarta pada Senin, 13 Oktober 2025.
Purbaya tiba di Kantor DJP sekitar pukul 15.50 WIB dan pertemuan dengan para investor selesai pukul 17.30 WIB.
Para investor yang hadir didominasi oleh perwakilan dari lembaga perbankan dan perusahaan sekuritas baik milik negara maupun swasta.
Tampak di antara mereka Direktur Utama BPJS Ketenagakerjaan Pramudya Iriawan Buntoro, Direktur Utama Bank BTN Nixon L.P. Napitupulu, Presiden Direktur BCA Gregory Hendra Lembong, Ketua Umum Apindo Shinta Widjaja Kamdani, serta Chief Economist Bank Permata Josua Pardede.
Purbaya menyampaikan bahwa pertemuan tersebut merupakan kesempatan pertama dirinya bertatap muka secara resmi dengan para investor surat utang pemerintah.
Dalam pertemuan itu, sejumlah investor menyampaikan keluhan mengenai kondisi iklim investasi di Indonesia yang dinilai masih menghadapi berbagai hambatan sehingga mempersulit proses penanaman modal.
Menurut Purbaya, para investor ingin memahami arah kebijakan pemerintah ke depan dalam memperbaiki iklim investasi dan mempercepat pertumbuhan ekonomi.
“Mereka ingin tahu, saya seperti apa orangnya. Benar tidak bisa deliver segala macam? Apa landasan kebijakan saya ke depan untuk memastikan pertumbuhan ekonomi yang lebih cepat? Salah satu concern mereka memang soal iklim investasi di sini yang masih belum bagus,” ujar Purbaya usai pertemuan.
Ia menjelaskan bahwa persoalan iklim investasi telah menjadi pekerjaan rumah lama yang terus dihadapi pemerintah meski berbagai upaya penyederhanaan perizinan sudah dilakukan melalui PTSP dan sistem OSS.
Kendati demikian, ia menegaskan bahwa pemerintah kini tengah menyiapkan langkah konkret dengan membentuk Tim Percepatan Program Pembangunan Unggulan yang akan bekerja sama dengan Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian.
“Jadi kita akan memperbaiki itu melalui tim percepatan program pembangunan unggulan yang mau dibentuk dengan Menko Perekonomian,” ucapnya.
Selain itu, pemerintah juga akan membuka saluran pengaduan bagi pelaku usaha terkait berbagai hambatan investasi yang dihadapi di lapangan.
Dari aduan tersebut, pemerintah akan mencari solusi melalui mekanisme pemecahan perkara yang digelar secara rutin.
“Saya akan gelar perkara setiap satu hari dalam satu minggu untuk memecahkan persoalan di situ. Jadi orang bisa mengadu, saya akan bereskan. Yang ngadu, yang diadukan, hakimnya kita beresin,” pungkas Purbaya. (*)
Editor: 91224 R-ID Elok
