Repelita Jakarta - Pengamat politik Prof Ikrar Nusa Bhakti melontarkan kritik tajam terhadap pemerintahan era Presiden Joko Widodo yang dinilainya telah mengikis nilai reformasi di tubuh Polri dan TNI.
Dalam siniar Abraham Samad Speak Up yang tayang Minggu, 12 Oktober 2025, Ikrar menilai masa kepemimpinan Jokowi justru menjadi titik balik kemunduran bagi institusi pertahanan dan keamanan Indonesia.
Menurutnya, kedua institusi itu kini kehilangan netralitas karena semakin dipolitisasi untuk kepentingan kekuasaan.
“Polisi dan TNI tidak boleh berpolitik. Tapi di masa Jokowi, batas itu seperti hilang,” ujar Ikrar.
Ia menegaskan bahwa keterlibatan aparat dalam urusan politik telah melemahkan profesionalisme dan merusak sistem komando yang seharusnya berlandaskan hukum, bukan loyalitas terhadap penguasa.
Ikrar juga menyinggung fenomena yang disebutnya sebagai “Geng Solo”, yaitu kelompok pejabat yang dikenal memiliki kedekatan dengan Jokowi semasa menjabat Wali Kota Solo dan kini masih menempati posisi strategis di pemerintahan.
Menurutnya, meski pemerintahan telah berganti ke Presiden Prabowo Subianto, pengaruh kelompok tersebut masih terasa kuat di berbagai lini kekuasaan.
“Masih ada orang-orangnya Jokowi, termasuk Bahlil dan Listyo. Ini semua adalah orang yang dulu dekat dengan Jokowi ketika masih di Solo,” kata Ikrar.
Ia menilai dominasi politik warisan Jokowi bukan hanya bertahan, tapi juga berpotensi membahayakan arah pemerintahan baru.
“The Jokowi legacy ini sangat berbahaya bagi Indonesia,” ujarnya.
Lebih jauh, Ikrar juga mengkritik menurunnya etika politik dan moralitas kekuasaan selama pemerintahan Jokowi.
Ia menilai praktik politik di masa itu tidak lagi berbasis kemampuan dan prestasi, melainkan patronase serta loyalitas pribadi.
“Sekarang bayangkan saja, anak yang tidak lulus SMP bisa jadi wakil presiden. Ini sudah terlalu jauh,” sindirnya.
Dalam kesempatan lain, Ikrar mengungkap enam poin hasil pertemuan empat mata antara Presiden Prabowo Subianto dan Jokowi di Kertanegara, Jakarta Selatan, beberapa hari sebelumnya.
Salah satu poin utama, kata dia, adalah komitmen Prabowo untuk menertibkan pengaruh oligarki dan “Geng Solo” dari pemerintahan.
Ikrar menyebut Prabowo akan menggunakan lembaga hukum seperti Kejaksaan Agung dan Komisi Pemberantasan Korupsi untuk membersihkan sektor-sektor yang masih dikuasai kelompok lama tersebut.
“Prabowo akan menggunakan jaksa agung dan KPK untuk membersihkan semua yang terkait oligarki dan Geng Solo,” ujarnya.
Ia menilai langkah itu akan menjadi ujian awal bagi Prabowo dalam menunjukkan keberanian memutus mata rantai kekuasaan lama yang dinilai telah menjerat negara dalam lingkar kepentingan sempit. (*)
Editor: 91224 R-ID Elok
