Repelita Jakarta - Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menegaskan tidak akan mengalokasikan dana dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) untuk membiayai proyek family office di Pulau Bali yang digagas Dewan Ekonomi Nasional (DEN).
Purbaya menuturkan, dirinya tidak akan terlibat dalam program yang berpotensi mengurangi pendapatan negara tersebut.
Ia mengaku sudah mendengar rencana itu sejak lama, namun belum pernah diajak berdiskusi maupun dimintai masukan oleh pihak DEN.
“Saya sudah dengar lama isu itu, tapi biar saja. Kalau DEN bisa bangun sendiri, ya bangun sendiri. Saya anggarannya enggak akan dialihkan ke sana,” kata Purbaya di Kantor Direktorat Jenderal Pajak, Jakarta, Senin, 13 Oktober 2025.
Purbaya menambahkan, apabila nantinya ada dana APBN yang dialokasikan untuk proyek tersebut, ia memastikan penggunaannya harus tepat waktu, tepat sasaran, dan tidak disalahgunakan.
Ia juga menegaskan tidak terlibat dalam penyusunan atau pembahasan konsep family office yang disebut-sebut tengah digodok oleh DEN.
“Enggak, saya enggak terlibat. Kalau mau, saya doain lah,” ujarnya.
Mantan Ketua Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) itu bahkan mengaku belum memahami secara rinci konsep family office yang dimaksud.
Ia hanya mengetahui rencana tersebut dari pernyataan Ketua DEN, Luhut Binsar Pandjaitan.
“Saya belum terlalu ngerti konsepnya, walaupun Pak Ketua DEN sering bicara, tapi saya belum pernah lihat apa sih konsepnya, jadi saya nggak bisa jawab,” ucapnya.
Sementara itu, Juru Bicara DEN Jodi Mahardi menjelaskan, program tersebut merupakan bagian dari transformasi ekonomi nasional dengan menjadikan Bali sebagai pusat keuangan baru Indonesia.
Menurut Jodi, pemerintah ingin menarik bank internasional, manajer aset, dan perusahaan investasi global dengan menawarkan insentif pajak serta regulasi yang lebih ramah bisnis.
“Pemerintah ingin menciptakan pusat keuangan yang modern, transparan, dan berpihak pada pembangunan ekonomi nasional. Nantinya diharapkan menjadi platform yang menghubungkan investasi global dengan peluang nyata di sektor riil Indonesia,” kata Jodi.
Ia mengakui terdapat sejumlah kekhawatiran terhadap proyek ini, namun memastikan pendekatan pemerintah dilakukan secara hati-hati dengan memperhatikan kepastian hukum, integritas sistem, dan manfaat ekonomi bagi Indonesia.
Berdasarkan laporan Bloomberg pada Senin, 13 Oktober 2025, lingkaran utama Istana dikabarkan tengah menyiapkan rancangan undang-undang terkait proyek tersebut untuk diajukan ke DPR sebelum akhir tahun.
Presiden Prabowo Subianto disebut telah memberikan dukungan terhadap rencana itu yang akan memodelkan Bali seperti Gujarat International Finance Tec-City (GIFT City) di India dan Dubai International Financial Centre (DIFC) di Uni Emirat Arab.
Proyek ini diklaim akan menghadirkan kawasan keuangan dengan sistem hukum dan regulasi berbeda, mencontoh tata kelola Singapura yang dikenal ramah investor.
Menurut sumber Bloomberg, rencana kota keuangan di Bali tersebut masih berada pada tahap konseptual dan kemungkinan akan mengalami sejumlah penyesuaian.
Proyek ini disebut turut mendapat dukungan dari penasihat informal Danantara sekaligus pendiri Bridgewater Associates, Ray Dalio. (*)
Editor: 91224 R-ID Elok
