Mantan Jurubicara Presiden Abdurrahman Wahid, Adhie Massardi, menyarankan DPR menggunakan hak interpelasi untuk menyoroti isu tersebut secara resmi.
Pengamat politik Universitas Nasional, Andi Yusran, menilai peluang penggunaan hak interpelasi terhadap dugaan ijazah Gibran sangat terbuka, namun langkah ini memiliki risiko politik serius.
Ia menjelaskan, jika DPR menyimpulkan ijazah Gibran palsu dan Mahkamah Agung mengesahkan keputusan tersebut secara hukum, status Gibran sebagai Wakil Presiden otomatis gugur.
Andi menambahkan, skenario ini berpotensi mengguncang posisi Presiden Prabowo Subianto karena paket calon presiden Prabowo-Gibran bisa dianggap cacat hukum akibat masalah ijazah.
Meski demikian, Andi meragukan partai-partai pendukung pemerintah akan mengambil risiko politik sebesar itu, sehingga jalur interpelasi kemungkinan tidak menjadi langkah utama.
Menurutnya, cara paling mungkin untuk menindaklanjuti isu terhadap Gibran adalah melalui kasus yang bersifat individual, seperti pengungkapan peristiwa yang melibatkan Gibran secara pribadi, termasuk kasus akun anonim Fufufafa.
Gibran diketahui menempuh pendidikan di Orchid Park Secondary School, Singapura, pada 2002 hingga 2004, dan UTS Insearch, Sydney, Australia, pada 2004 hingga 2007.
Keduanya telah dikategorikan oleh KPU setara dengan jenjang SMA di Indonesia, namun isu dugaan keaslian ijazah tetap memunculkan kontroversi.
Hak interpelasi adalah hak DPR untuk meminta keterangan resmi kepada pemerintah mengenai kebijakan penting, strategis, dan berdampak luas bagi kehidupan masyarakat, serta menjadi salah satu instrumen pengawasan pemerintah selain hak angket dan hak menyatakan pendapat.(*)
Editor: 91224 R-ID Elok
