Repelita Jakarta – Sejumlah gubernur yang tergabung dalam Asosiasi Pemerintah Provinsi Seluruh Indonesia menyatakan penolakan terhadap rencana pemerintah pusat memangkas Transfer ke Daerah dalam APBN 2026.
Gelombang penolakan tersebut disampaikan langsung saat para gubernur mendatangi kantor Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa pada Selasa, 7 Oktober 2025.
Pertemuan berlangsung selama satu jam, dimulai pukul 10.00 WIB.
Para kepala daerah yang hadir berasal dari Jambi, Kalimantan Timur, Kalimantan Utara, Bangka Belitung, Banten, Kepulauan Riau, Jawa Tengah, dan Sulawesi Tengah.
Turut hadir pula gubernur dari Maluku Utara, Sumatera Barat, DI Yogyakarta, Papua Pegunungan, Bengkulu, Aceh, Sumatera Utara, Lampung, Sulawesi Selatan, dan NTB.
Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa membenarkan bahwa para gubernur menyampaikan aspirasi terkait keberatan atas pemotongan dana tersebut.
“Semuanya ngomong. Semuanya ngomong, nggak mau ketinggalan. Anda mau nanya apa? Ada beberapa yang bilang ini memang mengganggu stabilitas daerah dan mengganggu NKRI segala macem,” ujar Purbaya.
Ia menyebut penolakan tersebut sebagai hal yang wajar.
Namun, menurutnya, daerah seharusnya sudah mampu mengelola keuangan secara mandiri dan efektif sejak lama agar tidak bergantung penuh pada transfer dari pusat.
“Kalau mereka mau bangun daerahnya kan harusnya dari dulu udah bagus, anggarannya nggak ada yang hilang sana sini,” katanya.
Meski demikian, Purbaya menyampaikan bahwa pemerintah tetap membuka peluang untuk menambah kembali anggaran TKD pada pertengahan tahun depan.
Hal tersebut akan dilakukan jika kondisi ekonomi nasional menunjukkan perbaikan.
"Memasuki pertengahan triwulan kedua tahun 2026 nanti kalau memang ekonominya sudah bagus, pendapatan pajaknya naik, coretax-nya udah bagus, biaya nggak ada bocor, pajaknya nggak ada bocor. Harusnya kan naik semua kan? Kalau naik semua kita bagi,” tegasnya.
Ia juga mengingatkan para gubernur untuk terlebih dahulu memperbaiki tata kelola belanja daerah.
Langkah tersebut dinilai penting agar pemerintah pusat memiliki dasar kuat dalam mempertimbangkan peningkatan anggaran.
“Saya bilang sih ya anda beresin aja dulu belanjanya dan buat kesan yang baik. Bukan saya kan, bukan saya yang ambil keputusan. Ini DPR di atas-atas sana. Nanti baru bisa dibalik lagi arahnya ke arah desentralisasi,” tutupnya.(*)
Editor: 91224 R-ID Elok
