Repelita Semarang - Gubernur Jawa Tengah Ahmad Luthfi mengungkap penyebab utama di balik kasus keracunan massal yang menimpa ribuan pelajar setelah menyantap makanan dari program Makan Bergizi Gratis (MBG).
Ia menyebut bahwa salah satu faktor pemicu adalah ketidaksesuaian menu dengan kebiasaan makan anak-anak.
Luthfi menjelaskan bahwa banyak siswa mengalami diare setelah mengonsumsi makanan MBG.
Sing biasane makan Indomie dikasih spageti ora cocok wetenge, jadi penyakit.
Pernyataan tersebut disampaikan Luthfi saat rapat koordinasi bersama Badan Gizi Nasional (BGN) mengenai MBG dan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di GOR Jatidiri, Kota Semarang, Senin, 6 Oktober 2025.
Menurut mantan Kapolda Jateng itu, ketidaksesuaian menu hanyalah salah satu dari beberapa faktor penyebab.
Ia juga menyoroti aspek kebersihan makanan dan peralatan dapur di sejumlah penyedia MBG yang dinilai belum memenuhi standar higienitas.
Ada kelemahan dari higienitas dan sanitasi. Ompreng-nya tidak bersih, jadi penyakit.
Luthfi memaparkan bahwa dari 35 kabupaten/kota di Jawa Tengah, sebanyak 15 daerah mengalami persoalan serius dalam pelaksanaan program MBG.
Akibatnya, sekitar 2.700 pelajar yang menjadi sasaran program tersebut mengalami gejala keracunan dan diare.
Hampir 2.700 anak-anak kita yang menjadi sasaran terkontaminasi.
Selain itu, Luthfi juga menyoroti rendahnya profesionalitas sumber daya manusia (SDM) di beberapa SPPG yang terlibat dalam penyediaan makanan.
Ia menilai pelatihan dan pengawasan terhadap petugas penyaji makanan perlu ditingkatkan agar kejadian serupa tidak terulang.
Ia meminta agar pengawasan program MBG lebih diperketat untuk memastikan keamanan pangan di wilayahnya.
Luthfi menegaskan bahwa keamanan pangan tidak boleh ditawar.
Seluruh dapur penyedia MBG harus memperketat proses pengolahan, kebersihan, dan pengawasan makanan agar kejadian keracunan tidak terulang.
Harapannya, kejadian-kejadian kemarin tidak terulang kembali, karena ini program struktural, maka harus kita laksanakan.
Menurut Luthfi, seluruh kepala daerah memiliki tanggung jawab moral untuk memastikan program MBG berjalan aman, higienis, dan berkelanjutan.
Jangan ada kepala daerah yang apatis. SPPG yang sudah ada harus terbuka untuk dicek, minimal bupatinya atau ibu-ibu PKK meninjau langsung. Harus ada keterbukaan dan koordinasi dengan Satgas MBG.
Pemerintah Provinsi Jawa Tengah bersama BGN disebut telah melakukan evaluasi menyeluruh terhadap pelaksanaan program MBG di seluruh wilayah.
Evaluasi tersebut mencakup peningkatan pengawasan dapur dan penyedia logistik makanan.(*)
Editor: 91224 R-ID Elok
