Para gubernur tersebut berasal dari berbagai provinsi dan secara langsung mendatangi kantor pusat Kementerian Keuangan untuk menyampaikan keluhan mereka pada Selasa, 7 Oktober 2025.
Sebanyak 24 gubernur dan wakil gubernur yang tergabung dalam Asosiasi Pemerintah Provinsi Seluruh Indonesia (APPSI) hadir dalam pertemuan tersebut.
Mereka menemui Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa untuk memperjuangkan keberlangsungan keuangan daerah masing-masing.
Gubernur yang hadir berasal dari Jambi, Kalimantan Timur, Kalimantan Utara, Kepulauan Bangka Belitung, Banten, Kepulauan Riau, Jawa Tengah, Sulawesi Tengah, Maluku Utara, Sumatra Barat, DI Yogyakarta, Papua Pegunungan, Bengkulu, Aceh, Sumatra Utara, Lampung, Sulawesi Selatan, NTB, Papua Barat Daya, Kalimantan Selatan, Kalimantan Tengah, Jawa Timur, Gorontalo, dan Sumatra Selatan.
Gubernur Jambi Al Haris yang juga menjabat sebagai Ketua Umum APPSI menyampaikan bahwa pertemuan tersebut menjadi wadah bagi kepala daerah untuk menyuarakan keresahan atas pemangkasan dana yang dinilai terlalu besar.
Ia menekankan bahwa banyak daerah yang akan kesulitan membayar belanja pegawai, termasuk kewajiban terhadap tenaga P3K.
“Daerah tentu banyak sekali yang merasakan dampak dari (pemotongan) TKD itu. Di antaranya ada daerah yang mungkin sulit membayar belanja pegawai, besar sekali. Apalagi ada keharusan membayar P3K dan sebagainya. Nah, ini luar biasa berdampak terhadap APBD 2026,” ujar Al Haris usai pertemuan di Gedung Kemenkeu Pusat.
Anggaran TKD dalam APBN 2026 ditetapkan sebesar Rp692,995 triliun.
Jumlah tersebut mengalami penurunan tajam sebesar 24,7 persen dibandingkan tahun sebelumnya yang mencapai Rp919,9 triliun.
Artinya, terdapat pemotongan sekitar Rp226,9 triliun dari dana yang biasanya dialokasikan ke daerah.
Meski demikian, Al Haris mengakui bahwa pemerintah pusat telah menyiapkan program baru di daerah dengan total anggaran sebesar Rp1.300 triliun untuk tahun depan.
Namun, ia menyayangkan bahwa pemerintah daerah belum menerima informasi rinci mengenai bentuk dan pelaksanaan program tersebut.
“Kalau daerah PAD-nya kecil, yang banyak menggantungkan nasib dengan TKDD, maka sulit untuk mengembangkan daerahnya,” kata Al Haris dengan nada khawatir.(*)
Editor: 91224 R-ID Elok
