Prabowo Mau Bersihkan BUMN, Siap Kerahkan KPK dan Kejaksaan Kejar Oknum Rakus

Repelita Jakarta - Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto menegaskan komitmennya untuk membersihkan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dari praktik penyimpangan dan perilaku oknum yang merugikan negara.

Dalam pidatonya di acara puncak Musyawarah Nasional VI Partai Keadilan Sejahtera (PKS) di Hotel Sultan, Jakarta, Senin, 29 September 2025, Prabowo menyampaikan bahwa dirinya akan mengerahkan Kejaksaan Agung dan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk mengejar para pelaku yang mengambil keuntungan pribadi dari BUMN.

Ia menyebut bahwa seluruh aset negara yang dikelola oleh BUMN jika dikumpulkan nilainya mencapai lebih dari 1.000 miliar dollar Amerika Serikat atau setara dengan Rp 16.679 triliun.

Prabowo mengaku banyak pihak terkejut dengan besarnya nilai aset negara tersebut.

Namun, ia juga mengungkapkan bahwa masih banyak birokrat yang lihai menyembunyikan aset dan tetap mengambil keuntungan pribadi meskipun perusahaan yang mereka kelola mengalami kerugian.

Presiden menyebut perilaku tersebut sebagai bentuk pengkhianatan terhadap kepercayaan negara.

Ia menegaskan bahwa para pelaku akan dikejar dan ditindak tegas oleh aparat penegak hukum.

Prabowo menyindir oknum yang memperlakukan BUMN seolah-olah milik nenek moyang mereka.

Ia menyatakan bahwa ada pejabat yang tetap mengambil bonus meski perusahaan dalam kondisi merugi.

Menurut Prabowo, tindakan tersebut sangat merusak dan tidak bisa ditoleransi.

Ia menegaskan bahwa dirinya tidak segan mengirim Kejaksaan dan KPK untuk mengejar para pelaku.

Prabowo juga menyampaikan bahwa dirinya memberikan waktu dua hingga tiga tahun kepada BUMN untuk melakukan pembenahan secara menyeluruh.

Ia berharap dengan pembersihan tersebut, pendapatan negara dari sektor BUMN akan meningkat dan mampu menutup defisit Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

Presiden menjelaskan bahwa secara wajar, keuntungan dari pengelolaan aset negara seharusnya mencapai 10 persen per tahun.

Dengan total aset sebesar 1.000 miliar dollar, negara seharusnya memperoleh keuntungan sebesar 100 miliar dollar atau sekitar Rp 1.600 triliun setiap tahun.

Namun, Prabowo memberikan kelonggaran jika target 10 persen tidak tercapai.

Ia menyebut bahwa keuntungan 5 persen atau Rp 800 triliun masih cukup untuk menutup defisit.

Jika 5 persen pun tidak tercapai, Prabowo menyatakan bahwa target minimal 3 persen masih bisa diterima dengan catatan tetap dilakukan pembenahan dalam waktu tiga tahun.

Ia menegaskan bahwa hasil dari proses bersih-bersih tersebut akan ditunggu dan diharapkan mampu memenuhi harapan negara.(*)

Editor: 91224 R-ID Elok

Baca Juga