Repelita Jakarta - Praktik penunjukan pejabat di Badan Usaha Milik Negara kembali menuai sorotan setelah mantan Sekretaris Kementerian BUMN, Muhammad Said Didu, menyampaikan kritik tajam yang menyoroti lemahnya profesionalisme dalam pengelolaan BUMN.
Dalam sebuah diskusi di Podcast Forum Keadilan TV, Said Didu menegaskan bahwa BUMN telah berubah menjadi kuburan massal profesionalisme, di mana jabatan tidak lagi diberikan berdasarkan kompetensi dan rekam jejak, melainkan loyalitas politik dan kepentingan tertentu.
Ia mengungkapkan keprihatinannya dengan memberi contoh nyata bagaimana beberapa individu justru memperoleh posisi strategis karena pandai mengambil hati, padahal sebelumnya dikenal lantang mengkritik.
Menurut Said Didu, praktik semacam ini berbahaya karena menyingkirkan orang-orang profesional yang memiliki kemampuan, menggantinya dengan figur yang hanya bermodal relasi politik sempit.
Ia menambahkan bahwa perilaku penjilatan demi jabatan hanya akan merusak kualitas sumber daya manusia di BUMN dan pada akhirnya membuat perusahaan milik negara kehilangan taji di pasar.
Dalam penilaiannya, jabatan strategis di BUMN seharusnya tidak dijadikan hadiah bagi tim sukses, relawan, atau politisi yang gagal dalam pemilu, melainkan dipegang orang-orang yang memang sukses dalam bidangnya.
Said Didu yang pernah memimpin evaluasi seleksi komisaris dan direksi BUMN menegaskan bahwa orang sukses pantas memimpin BUMN, bukan mereka yang sekadar tim sukses.
Ia mengingatkan bahwa kondisi ini sudah menimbulkan dampak nyata, di mana banyak BUMN mencatat kerugian besar, profesional enggan bertahan, dan aset negara rentan dikelola secara serampangan.
Kondisi inilah yang membuat Said Didu khawatir BUMN benar-benar menjadi kuburan massal profesionalisme, sementara bangsa ini kehilangan sumber daya unggul hanya karena penempatan orang yang tidak tepat.
Ia juga membandingkan era sekarang dengan masa Orde Baru di bawah Presiden Soeharto, di mana standar seleksi pejabat BUMN dinilainya jauh lebih ketat dan profesional.
Said Didu menutup pernyataannya dengan harapan agar ke depan pemerintah benar-benar memperbaiki sistem rekrutmen, sebab BUMN adalah pilar ekonomi negara yang tidak boleh dikelola sembarangan.(*)
Editor: 91224 R-ID Elok.
