Repelita Kuala Lumpur - Desakan agar Perdana Menteri Malaysia Anwar Ibrahim mundur dari jabatannya kian menggema setelah ribuan warga turun ke jalan pada Sabtu, 26 Juli 2025.
Aksi unjuk rasa besar yang berpusat di Lapangan Merdeka, Kuala Lumpur, itu digagas sejumlah partai oposisi dan diikuti puluhan ribu massa meski hujan mengguyur sepanjang siang hingga sore.
Massa mayoritas datang dari Partai Islam Se-Malaysia (PAS) dengan membawa poster bertuliskan Mundur Anwar dan berulang kali meneriakkan slogan Turun Anwar di depan barisan aparat yang berjaga ketat.
Tuntutan agar Anwar lengser muncul akibat berbagai janji kampanye yang dinilai gagal direalisasikan, mulai dari pemberantasan korupsi hingga penurunan biaya hidup yang masih memberatkan rakyat Malaysia.
Berbagai kebijakan populis Anwar menjelang demonstrasi, seperti pemberian bantuan tunai sebesar seratus ringgit bagi warga berusia di atas delapan belas tahun dan subsidi bahan bakar untuk pengendara, dianggap hanya solusi jangka pendek tanpa perbaikan mendasar.
Dalam survei Merdeka Centre Juni lalu, tingkat persetujuan publik pada Anwar Ibrahim memang masih berada di angka lima puluh lima persen.
Namun, angka itu belum mampu meredam kekecewaan rakyat yang menuntut reformasi lebih dalam setelah koalisi Anwar berhasil meredam konflik politik pasca Pemilu 2022.
Gelombang protes juga diperkuat dengan munculnya suara lantang Mahathir Mohamad yang kembali muncul di barisan oposisi.
Dalam pidato di acara Himpunan Mandat Negarawan di Alor Setar pada 17 Juli 2025, Mahathir secara terbuka meminta Anwar segera meletakkan jabatannya karena dinilai tidak layak memimpin negeri jiran.
Mahathir bahkan menyinggung ulang soal polemik legalitas pengampunan Anwar pada masa lalu.
Melalui platform X, Mahathir mengungkap bahwa pengampunan yang pernah dia teken semasa menjabat kembali sebagai Perdana Menteri kini dinilai bermasalah dari sisi hukum, sehingga menimbulkan tanda tanya publik soal keabsahan Anwar sebagai kepala pemerintahan.
Sementara itu, ketidakpuasan terhadap Anwar juga datang dari kalangan profesional hukum.
Ratusan pengacara dilaporkan menggelar unjuk rasa beberapa pekan sebelumnya di Putrajaya untuk menuntut independensi peradilan dari campur tangan politik.
Mereka menyoroti dugaan intervensi Anwar dalam penunjukan hakim dan isu kekebalan hukum terkait kasus pelecehan seksual yang sempat menjeratnya.
Aksi Malaysian Bar yang berencana menggelar rapat luar biasa untuk mendesak pertanggungjawaban pun akhirnya gagal karena kuorum tidak terpenuhi.
Di tengah desakan mundur, Anwar tetap menegaskan akan memimpin hingga masa jabatan berakhir dan pemilu berikutnya baru digelar paling lambat tahun 2028.
Meski demikian, sorotan publik terus mengarah ke stabilitas pemerintahannya yang dinilai rapuh, terutama di tengah kondisi ekonomi dan politik yang belum sepenuhnya pulih.(*)
Editor: 91224 R-ID Elok
