Penegakan Hukum Dinilai Tebang Pilih, Djarot Sindir Kasus Hasto dan Tom Lembong, Korupsi Besar Justru Lolos

 

Repelita Jakarta - Ketua DPP PDI Perjuangan, Djarot Saiful Hidayat, menyampaikan kritik pedas terkait praktik penegakan hukum di Indonesia yang menurutnya semakin jauh dari rasa keadilan dan sarat kepentingan politik.

Dalam pidatonya di Kantor DPP PDI Perjuangan, Jakarta, pada Minggu 27 Juli 2025, Djarot menyinggung adanya dugaan kriminalisasi yang menimpa sejumlah tokoh politik yang dekat dengan partainya, seperti Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto dan mantan Menteri Perdagangan Thomas Lembong.

Djarot menilai penegakan hukum sekarang telah berubah menjadi senjata politik untuk membungkam suara yang berbeda arah dengan penguasa, sehingga siapa pun yang berseberangan akan dicari kesalahannya dan dijerat dengan perkara hukum.

Ia mencontohkan bagaimana proses hukum yang menimpa Hasto dan Tom Lembong terkesan penuh muatan politis, sementara berbagai kasus korupsi besar justru luput dari perhatian aparat penegak hukum.

Di hadapan para kader partai, Djarot secara terang menyebut beberapa skandal yang menurutnya seolah sengaja dibiarkan, mulai dari korupsi minyak goreng, dugaan penyimpangan pengadaan pesawat jet, hingga kasus korupsi infrastruktur di Sumatera Utara dan persoalan Blok Medan.

Ia menyindir bahwa keadilan hukum di negeri ini ibarat mencari kutu di seberang pulau tetapi gajah di pelupuk mata justru pura-pura tidak tampak, sebuah sindiran yang menggambarkan bagaimana hukum berjalan tidak adil dan hanya tajam ke lawan politik tetapi tumpul ke sekutu kekuasaan.

Meski tak menyebut pihak secara gamblang, pernyataan Djarot ini memicu perbincangan hangat di kalangan publik yang menilai sindiran tersebut diarahkan pada pihak-pihak yang kini menguasai panggung politik menjelang Pemilu 2024.

Djarot juga menegaskan bahwa sikap kritis partainya tidak akan surut menghadapi tekanan hukum dan politik yang dituding sengaja diarahkan untuk melemahkan PDIP sebagai partai yang masih memiliki pengaruh kuat di kancah nasional.

Sampai berita ini ditulis, Djarot belum memberikan penjelasan lebih lanjut soal makna istilah “gajah” yang ia sebutkan, apakah merujuk pada figur tertentu atau hanya kiasan untuk menyorot bobroknya penegakan hukum di tanah air.

Di tengah polemik ini, PDIP menegaskan akan tetap berada di garda terdepan untuk mendorong penegakan hukum yang berkeadilan dan bersih dari kepentingan politik jangka pendek.(*)

Editor: 91224 R-ID Elok

Baca Juga