Repelita Samarinda - Sorotan tajam warganet terhadap sikap ajudan Gubernur Kalimantan Timur, Senja Fithrani Borgin, terus bergulir meskipun Gubernur Kaltim Rudy Mas'ud telah lebih dulu muncul ke publik untuk menyatakan penyesalan atas insiden yang memicu kemarahan jurnalis dan pegiat kebebasan pers.
Akar masalah bermula dari insiden yang belakangan dikenal dengan sebutan “Tandai Wartawan” yang terjadi pada Senin, 21 Juli 2025 dan memantik kecaman luas, terutama dari Persatuan Wartawan Indonesia (PWI), Ikatan Jurnalis Televisi Indonesia (IJTI) Kaltim, serta Aliansi Jurnalis Independen (AJI) Samarinda yang menilai tindakan tersebut mengancam kebebasan kerja jurnalistik.
Publik yang mengikuti perkembangan kasus ini melalui media sosial ramai menyoroti langkah permintaan maaf Gubernur yang dianggap tidak menyentuh persoalan pokok, yaitu tidak munculnya pernyataan resmi dari ajudan yang menjadi aktor di balik insiden tersebut.
“Seharusnya yang klarifikasi ini ajudan atau asprinya, begitu istimewanya, dimana-mana yang melindungi harusnya aspri ini malah gubernurnya,” tulis akun TikTok @Ateefa dalam unggahan Presisi.co pada Kamis, 24 Juli 2025.
Nada senada juga datang dari berbagai akun yang membanjiri kolom komentar dengan sindiran pedas karena melihat ketidaksesuaian tanggung jawab antara pejabat dan stafnya.
“Masa asprinya yang salah Gubernur yang malahan minta maaf, haduh pak,” tulis @story.
“Yang salah Aspri, yang minta maaf atasan. Ini yang atasan siapa sebenarnya, kocak-kocak,” timpal akun @NorMbeles.
“Loh loh… ada apa ini? Malah gubernurnya yang minta maaf, bukan ajudan/asistennya?” sahut @Milian.
Hingga kini, publik menunggu penjelasan terbuka dari ajudan yang bersangkutan agar persoalan tidak sekadar selesai di permukaan dengan klarifikasi pejabat tanpa diikuti pertanggungjawaban pihak yang dituding melakukan penghalangan kerja jurnalistik.
Herdiansyah Hamzah, akademisi hukum Universitas Mulawarman yang akrab disapa Castro, juga menilai insiden ini harus dijadikan momentum penegasan kembali komitmen birokrasi terhadap kebebasan pers yang dijamin konstitusi.
Baginya, tindakan menandai wartawan bukan hanya berpotensi membungkam kebebasan pers tetapi juga dapat membuka preseden buruk bagi praktik birokrasi yang anti kritik.
Isu ini dipastikan belum akan padam sampai publik mendengar klarifikasi langsung dari ajudan Senja Fithrani Borgin yang dinilai sebagai aktor kunci di balik polemik.(*)
Editor: 91224 R-ID Elok
