Repelita Tuban - Koperasi Desa Merah Putih di Desa Pucangan, Kecamatan Montong, Kabupaten Tuban, harus berhenti beroperasi hanya sehari setelah diresmikan.
Penutupan mendadak ini dilakukan oleh pihak mitra, yaitu PT Perekonomian Pondok Pesantren Sunan Drajat, yang langsung menarik semua barang dagangan dari lokasi.
Sebelumnya, Presiden Prabowo Subianto baru saja meresmikan 80.081 unit Koperasi Desa Merah Putih sebagai bagian dari program ekonomi kerakyatan.
Pengamat politik dan ekonomi Heru Subagia menilai kegagalan sistem sudah terlihat sejak awal sebelum peresmian.
Heru menyebut Prabowo sempat menyatakan bahwa pendanaan koperasi desa akan menggunakan anggaran desa sepenuhnya.
Menurut Heru, skema tersebut berbeda dari rencana semula yang menyebut pembiayaan akan melibatkan bank BUMN sebagai mitra.
Perbedaan skema ini, kata Heru, membuat para kepala desa memilih mundur dari acara peresmian saat pidato Presiden berlangsung.
Contoh di Tuban, kata Heru, menegaskan penggunaan pihak ketiga justru menimbulkan kesan program ini dipaksakan.
Ia menilai pembentukan koperasi desa lebih mengutamakan aspek formalitas daripada kesiapan substansi dan operasional.
Heru menegaskan, sejak jauh hari ia sudah memprediksi program ini sarat dengan nuansa propaganda politik jangka pendek.
Menurutnya, proses percepatan pembentukan koperasi desa terlalu terburu-buru sehingga justru menjerumuskan banyak pihak.
Heru juga pesimistis koperasi desa akan bertahan lama jika pendanaan, pengembangan SDM, dan tata kelola tak disiapkan matang.
Ia menyebut rencana Menteri Koperasi Budi Arie Setiadi untuk menggelontorkan anggaran Rp5 triliun berpotensi sulit terealisasi.
Heru menduga kasus di Tuban hanya satu dari banyak contoh di daerah lain yang menghadapi masalah serupa.
Ia melihat pendanaan koperasi desa bisa saja berasal dari dana talangan elite politik, kepala daerah, atau pihak vendor.
Heru mengingatkan pemerintah agar realistis melihat situasi ekonomi, mengingat tingginya utang luar negeri dan melemahnya daya beli masyarakat.
Menurutnya, memaksakan proyek ekonomi kerakyatan tanpa perencanaan matang hanya akan memicu kegagalan di kemudian hari.(*)
Editor: 91224 R-ID Elok
