Repelita, Jakarta - Anggota DPR/MPR diharapkan mencoba menggunakan transportasi umum dalam rangka mendukung program penghematan anggaran yang dicanangkan oleh Presiden Prabowo Subianto. Pengamat transportasi, Djoko Setijowarno, mengatakan bahwa jika para wakil rakyat tidak ingin terlambat, mereka harus berangkat lebih awal.
"Artinya tidak ada alasan telat, alasan dicari-cari. Kalau tidak mau telat, berangkat lebih awal, kan mendukung program anggaran yang dipangkas," ujar Djoko.
Menurut Djoko, tidak ada alasan bagi anggota DPR/MPR untuk tidak mencoba menggunakan transportasi umum saat rapat. Lokasi gedung DPR/MPR yang terletak di Senayan, Jakarta, dapat dengan mudah dijangkau dengan angkutan umum, seperti TransJakarta maupun Commuter Line.
Selain itu, Djoko juga menilai bahwa penghematan anggaran bisa dilakukan dengan mengurangi biaya pengawalan pejabat yang biasanya memakan biaya cukup besar. "Pengawalan, biaya operasional katakanlah antara Rp10 juta sampai Rp20 juta bisa habis untuk pengawal. Belum untuk gaji, itu pemborosan dan bisa dialihkan pemangkasan subsidi buat transportasi umum," jelas Djoko.
Djoko juga menyarankan agar pemangkasan anggaran dapat diterapkan pada program prioritas lainnya, seperti program Makan Bergizi Gratis (MBG). Namun, ia menekankan agar pelayanan publik dasar yang berkaitan dengan keselamatan, transportasi umum, kesehatan, pendidikan, dan infrastruktur jalan tidak dikorbankan.
Pandangan Djoko ini muncul sebagai tanggapan terhadap pernyataan Wakil Ketua MPR Hidayat Nur Wahid, yang menyebut bahwa pejabat masih membutuhkan penggunaan pengawalan (patwal) untuk menghindari kemacetan dan datang terlambat saat rapat. Hidayat juga menyoroti ketidakmampuan sistem transportasi umum yang ada saat ini.
"Kalau transportasi umum itu sudah siap, kenapa tidak. Anda lihat sekarang kalau kita mau ke sini (DPR) transportasi umum dari mana. Terus kalau mau rapat, terus kalau semuanya telat, nanti dibully telat," ungkap Hidayat.(*)
Editor: 91224 R-ID Elok
