Jakarta, 12 Desember 2024 - Majelis Nasional Vietnam telah menyetujui perpanjangan pengurangan tarif pajak pertambahan nilai (PPN) dari 10% menjadi 8% hingga akhir Juni 2025. Pengurangan PPN ini sebelumnya telah berlaku sejak 2022 untuk mendukung sektor produksi, bisnis, dan meningkatkan konsumsi setelah pandemi Covid-19.
Keputusan ini bertentangan dengan kebijakan DPR RI dan Pemerintah Indonesia yang memilih menaikkan tarif PPN dari 11% menjadi 12% mulai 1 Januari 2025.
Menurut resolusi yang disahkan pada Sabtu lalu, barang dan jasa yang dikenakan tarif 10% akan tetap mendapatkan tarif 8% selama enam bulan mendatang.
Namun, pengurangan PPN tidak berlaku untuk sektor real estat, sekuritas, perbankan, telekomunikasi, teknologi informasi, batu bara, bahan kimia, serta produk dan jasa yang dikenakan pajak konsumsi khusus.
Ekonom Vietnam, Đinh Trọng Thịnh, menyatakan bahwa perpanjangan pengurangan PPN diharapkan dapat merangsang konsumsi, serta mendukung produksi dan bisnis dengan menekan biaya barang dan jasa, mengingat kondisi ekonomi Vietnam masih dalam proses pemulihan.
Kementerian Keuangan Vietnam memperkirakan pengurangan PPN akan mengakibatkan penurunan pendapatan anggaran negara sekitar VNĐ26,1 triliun (setara US$1,028 miliar) pada paruh pertama 2025. Namun, langkah ini diharapkan dapat mendorong produksi dan bisnis, yang pada akhirnya juga meningkatkan pendapatan anggaran negara.
Pada 2022, pengurangan PPN mencapai VNĐ51,4 triliun, yang signifikan membantu konsumsi domestik. Total penjualan eceran barang dan jasa meningkat 19,8% dibandingkan tahun 2021.
Pengurangan PPN di paruh kedua 2023 mencapai VNĐ23,4 triliun, dengan peningkatan penjualan eceran barang dan jasa sebesar 9,6% pada tahun tersebut. Diperkirakan, pengurangan PPN untuk tahun 2024 mencapai sekitar VNĐ49 triliun.(*)
Editor: 91224 R-ID Elok
