Repelita, Jakarta 24 Desember 2024 - Direktur Eksekutif Parameter Politik Indonesia (PPI) Adi Prayitno menilai dinamika politik Indonesia sering kali tidak konsisten dan cenderung penuh intrik, layaknya sebuah drama. Hal ini ia ungkapkan melalui akun X pribadinya pada Senin, 23 Desember 2024, menyatakan bahwa politik di Indonesia mirip dengan drama Korea yang penuh kejutan.
Menurut Adi, fenomena dukungan terhadap kebijakan yang kemudian berbalik menjadi penolakan merupakan hal yang lumrah terjadi di dunia politik Indonesia. Ia menyebutkan bahwa hampir semua partai dan politisi seringkali bertindak demikian, mendukung suatu aturan dan kemudian menolaknya dengan alasan tertentu.
"Dukung aturan tertentu setelah itu heroik menolak, itu biasa. Hampir terjadi ke semua partai dan politisi. Tak usah heran," ungkap Adi, yang juga merupakan analis politik Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta.
Fenomena ini, menurutnya, mencerminkan realitas politik Indonesia di mana keputusan-keputusan politik sering kali tidak didasarkan pada konsistensi ideologi, melainkan pada kepentingan. Semua, kata Adi, tergantung pada posisi politik yang diambil saat itu.
Pernyataan Adi ini dianggap menyentil sikap PDIP yang belakangan dinilai ambigu dalam merespons kenaikan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) menjadi 12 persen yang berlaku mulai 1 Januari 2025. Sebelumnya, PDIP terlihat sangat ngotot mendukung wacana kenaikan PPN saat pertama kali mencuat di DPR, namun kini partai berlambang banteng moncong putih itu dianggap 'masuk angin' dalam menyikapinya.
Partai yang dipimpin Megawati Soekarnoputri itu, yang juga merupakan inisiator dari Undang-undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (HPP), kini dianggap tidak konsisten dengan posisi awal mereka yang mendukung kebijakan kenaikan PPN tersebut.(*)
Editor: 91224 R-ID Elok