TNI Dikerahkan Amankan Kejaksaan, Diduga Ada Kasus Besar yang Butuh Perlindungan Ekstra

 

Repelita Jakarta - Pengerahan prajurit TNI untuk mengamankan kantor Kejaksaan memunculkan beragam reaksi dari kalangan sipil yang menilai TNI tidak berwenang menjaga institusi penegak hukum tersebut.

Namun pengamat politik dan militer dari Universitas Nasional, Selamat Ginting, menduga ada kasus besar yang tengah ditangani Kejaksaan Agung sehingga TNI dilibatkan dalam pengamanan.

Ia menyatakan bahwa keterlibatan TNI dalam menjaga kantor Kejaksaan merupakan langkah yang wajar demi memastikan keamanan optimal selama proses penyelidikan dan penyidikan berjalan.

Menurut Ginting, pengerahan satuan tempur dan satuan bantuan tempur ke kantor Kejaksaan, baik pusat maupun daerah, merupakan pelaksanaan nota kesepahaman antara TNI dan Kejaksaan.

Nota kesepahaman tersebut mencakup delapan poin kerja sama, termasuk permintaan dari Jaksa Agung untuk dukungan pengamanan di lingkungan Kejaksaan Agung, Kejaksaan Tinggi, dan Kejaksaan Negeri.

Lebih lanjut, Ginting menyebut Kejaksaan Agung sebagai objek vital nasional strategis dalam konteks operasi militer selain perang.

Oleh karena itu, permintaan bantuan pengamanan dari TNI sah secara hukum dan sesuai struktur organisasi.

Ia menegaskan bahwa Kejaksaan Agung dapat merasa perlu mendapatkan dukungan dari TNI dalam situasi tertentu untuk menjaga kelancaran tugasnya.

Sebelumnya, Panglima TNI Jenderal Agus Subiyanto telah memerintahkan pengamanan kantor Kejaksaan di seluruh Indonesia, termasuk kejaksaan tingkat tinggi dan negeri.

Kapuspenkum Kejaksaan Agung, Harli Siregar, mengonfirmasi pengamanan itu sebagai bentuk kerja sama antara TNI dan Kejaksaan.

Ia menegaskan dukungan TNI terhadap Kejaksaan sebagai bagian dari upaya memperkuat pelaksanaan tugas lembaga penegak hukum tersebut.

Editor: 91224 R-ID Elok

Baca Juga