Jakarta, 11 Desember 2024 - Ketua Umum Partai Golkar, Bahlil Lahadalia, memilih untuk tidak memberikan komentar terkait perselisihan internal Palang Merah Indonesia (PMI) antara Jusuf Kalla dan Agung Laksono. JK dan Agung adalah tokoh senior dalam partai Golkar.
“No comment,” ujar Bahlil singkat usai menghadiri Bimbingan Teknis (Bimtek) untuk anggota DPR RI dan DPRD Kabupaten/Kota di Hotel Paragon, Jakarta Pusat, Rabu (11/12/2024).
Ketika ditanya lebih lanjut mengenai konflik tersebut, Bahlil langsung meninggalkan awak media dan keluar dari lokasi acara.
Sementara itu, Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, Pratikno, menegaskan bahwa persoalan dualisme kepemimpinan PMI bukan tanggung jawab pemerintah. Namun, masalah legalitas kepengurusan PMI berada di bawah kewenangan Kementerian Hukum dan HAM (Kumham).
“Itu bukan urusan kita. Kalau soal legalitas kepengurusan, itu urusannya Kementerian Hukum,” kata Pratikno saat ditemui di Kantor Kemenko PMK, Jakarta, Selasa (10/12/2024).
Menteri Hukum dan HAM, Supratman Andi Agtas, juga menyatakan bahwa hingga saat ini belum menerima pendaftaran kepengurusan PMI dari kedua kubu, baik dari Jusuf Kalla maupun Agung Laksono.
“Sampai hari ini saya belum terima. Dua-duanya berkaitan dengan kepengurusan PMI,” kata Supratman di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta.
Supratman menambahkan, jika SK kepengurusan sudah dilaporkan, pihaknya akan melakukan verifikasi prosedur pelaksanaan sesuai ketentuan yang berlaku.(*)
Editor: 91224 R-ID Elok
