[BREAKING NEWS] PDIP Desak Kapolri Copot Kapolda Papua Tengah, Buntut Dugaan Intimidasi Rekapitulasi

 

Repelita, Jakarta, 13 Desember 2024 - PDI Perjuangan mendesak Kapolri Jenderal Pol Listyo Sigit Prabowo untuk mencopot Brigjen Pol Alfred Papare dari jabatan sebagai Kapolda Papua Tengah. Desakan ini muncul setelah dugaan intimidasi yang dilakukan aparat kepolisian saat proses rekapitulasi Pilkada di Kabupaten Paniai, Papua Tengah.

PDIP juga meminta agar Kapolres Paniai Kompol Deddy A. Puhiri dan Kabag Ops Polres Paniai AKP Hendry Joedo Manurung dicopot dari posisi mereka.

Ketua DPP PDIP Ronny Talapessy mengatakan, "Kami meminta kepada Kapolri atau kepada Presiden Republik Indonesia, Bapak Prabowo, untuk mencopot Kapolda Papua Tengah, Brigjen Pol Alfred Papare, serta Kapolres Paniai, Kompol Deddy A. Puhiri, dan Kabag Ops Polres Paniai, AKP Hendry Joedo Manurung."

Ronny mengungkapkan, PDIP menerima laporan tentang dugaan intervensi yang berujung intimidasi dan kekerasan terhadap komisioner KPUD saat proses rekapitulasi di Kabupaten Paniai pada Rabu, 11 Desember 2024. Ia menunjukkan sejumlah bukti video yang memperlihatkan aparat kepolisian membentak dan memukul komisioner KPUD serta saksi-saksi.

"Kabag Ops, AKP Hendry Joedo Manurung, telah melakukan intervensi dalam proses rekapitulasi yang sedang berlangsung di Kabupaten Paniai," ujarnya.

Ronny juga menegaskan bahwa PDIP memiliki dokumen resmi berupa salinan formulir C.Hasil dan D.Hasil dari kecamatan dan distrik yang dapat menjadi bukti sah. Namun, tindakan aparat kepolisian diduga menghambat proses pleno di Papua Tengah.

"Kami melihat ini adalah upaya untuk menggagalkan pleno di Papua Tengah. Kami juga menduga ada keberpihakan dari aparat kepolisian kepada salah satu pasangan calon gubernur di Papua Tengah," tambah Ronny.

Sementara itu, Ketua DPP PDIP Dedy Sitorus menilai bahwa kejadian di Kabupaten Paniai menunjukkan pelanggaran konstitusi yang dilakukan secara terang-terangan.

"Apapun alasannya, ini sudah sangat vulgar. Tidak ada alasan bagi aparat kepolisian untuk masuk ke ruang rekapitulasi suara tanpa diminta, apalagi sampai mengintimidasi, melakukan kekerasan, dan mengobrak-abrik proses," kata Dedy.

Dia meminta Kapolri untuk bertanggung jawab atas kejadian tersebut dan berharap Presiden Prabowo Subianto memberikan respons yang jelas.

"Kami meminta pertanggungjawaban Kapolri dan menunggu respons dari Presiden Prabowo mengenai kebiadaban yang sangat jelas melanggar konstitusi seperti yang terlihat di Paniai ini," pungkasnya.(*)

Editor: 91224 R-ID Elok

Baca Juga