Repelita Jakarta - Presiden Prabowo Subianto berencana melakukan evaluasi menyeluruh terhadap keanggotaan Indonesia di Board of Peace menyusul penurunan efektivitas lembaga tersebut akibat serangan militer Amerika Serikat dan Israel ke Iran.
Langkah evaluasi ini muncul sebagai respons terhadap kegagalan Board of Peace dalam menjalankan misi utamanya yakni gencatan senjata bantuan kemanusiaan serta rehabilitasi dan rekonstruksi pasca konflik.
Rencana tersebut menjadi salah satu agenda utama dalam pertemuan tertutup yang dipimpin Presiden di Istana Merdeka Jakarta pada Selasa 3 Maret 2026 malam.
Pertemuan berlangsung selama tiga setengah jam dan dihadiri oleh mantan presiden mantan wakil presiden ketua umum partai politik serta mantan menteri luar negeri.
Pernyataan Presiden mengenai kebutuhan evaluasi keanggotaan disampaikan oleh mantan Menteri Luar Negeri Hassan Wirajuda usai acara tersebut.
"Iya dengan perkembangan terakhir ini keanggotaan kita memang harus dievaluasi" kata Hassan Wirajuda kepada wartawan.
Hassan menjelaskan bahwa eskalasi perang di Iran telah membuat misi Board of Peace berpotensi gagal total sehingga pemerintah perlu menilai ulang kontribusi dan manfaat keanggotaan Indonesia.
"Tadi disampaikan kembali apalagi dengan adanya perang di Iran misi BoP yang ditujukan untuk gencatan senjata bantuan kemanusiaan rehabilitasi dan rekonstruksi berpotensi besar mengalami kegagalan kami akan menilai hal tersebut" tuturnya.
Berdasarkan komunikasi Presiden dengan sejumlah pemimpin negara terdapat indikasi kuat bahwa peluang keberhasilan Board of Peace semakin menurun tajam.
Pemerintah akan terus memantau perkembangan situasi untuk menentukan tingkat penurunan efektivitas lembaga tersebut di masa mendatang.
Hassan menegaskan bahwa opsi keluar dari Board of Peace tidak ditutup kemungkinan terutama jika lembaga itu tidak lagi mampu menjalankan mandatnya secara efektif.
"Presiden menyatakan akan menilai sejauh mana BoP tetap menjalankan misinya jika tidak maka kita keluar beliau sangat terbuka dan tidak menutupi hal itu" tegasnya.
Rencana pengiriman delapan ribu personel TNI sebagai pasukan perdamaian di bawah mandat Board of Peace juga dibahas dan keputusannya bergantung sepenuhnya pada hasil evaluasi efektivitas lembaga tersebut.(*)
Editor: 91224 R-ID Elok
