Repelita Semarang - Langit Jawa Tengah masih diselimuti gelap ketika tim Komisi Pemberantasan Korupsi bergerak secara diam-diam pada Selasa 3 Maret 2026 hingga operasi tangkap tangan tersebut mengarah pada penangkapan Bupati Pekalongan beserta dua orang lainnya.
Bupati Pekalongan diamankan bersama ajudan serta sosok yang disebut sebagai orang kepercayaannya di kawasan Semarang pada pagi hari tersebut.
Juru bicara KPK Budi Prasetyo memastikan ketiga individu tersebut telah dikirim ke Jakarta guna menjalani pemeriksaan lanjutan oleh penyidik.
Budi Prasetyo menjelaskan bahwa pihak pertama yang dibawa ke ibu kota adalah bupati diikuti orang kepercayaan serta ajudannya pada pagi itu.
Saat ini tim penyidik lainnya masih melakukan pengembangan di Kabupaten Pekalongan dengan memeriksa sejumlah pejabat dari berbagai dinas secara mendalam.
Ruangan Dinas Tata Ruang di wilayah setempat telah disegel oleh tim KPK sehingga menciptakan suasana tegang serta hening mendadak di lingkungan tersebut.
Dugaan awal mengarah pada kemungkinan penyimpangan dalam pengadaan barang atau jasa namun penyusunan konstruksi perkara masih terus dilakukan.
Permintaan keterangan terhadap berbagai pihak di Pekalongan tetap berlangsung untuk mengungkap detail proyek yang diduga disalahgunakan serta peran masing-masing individu.
Keterangan dari jajaran Pemerintah Kabupaten Pekalongan dinilai sangat penting guna menelusuri alur dana serta mekanisme yang terjadi dalam dugaan pelanggaran tersebut.
KPK belum mengungkap nilai proyek yang menjadi pokok perkara jumlah barang bukti yang diamankan maupun daftar nama yang akan ditetapkan sebagai tersangka.
Lembaga antirasuah ini masih menyelesaikan tahapan pemeriksaan awal sebelum memutuskan apakah pejabat dinas lain juga akan dibawa ke Gedung Merah Putih di Jakarta.
Operasi tangkap tangan di Pekalongan ini menjadi tambahan daftar panjang penindakan KPK sepanjang awal tahun 2026.
Pada 9 hingga 10 Januari KPK menangkap lima orang terkait suap pajak di Kantor Pelayanan Pajak Madya Jakarta Utara termasuk kepala kantor serta dua bawahannya.
Pada 20 Januari dua kepala daerah ditangkap secara bersamaan yakni Wali Kota Madiun atas dugaan pemerasan dana CSR dan Bupati Pati dalam kasus suap pengisian perangkat desa.
Operasi selanjutnya menyasar dugaan korupsi restitusi pajak di Kalimantan Selatan yang melibatkan pejabat Kantor Pelayanan Pajak Madya Banjarmasin.
Terbaru sebelum Pekalongan lima orang diamankan dalam perkara suap penyelamatan lahan di Pengadilan Negeri Depok termasuk pimpinan pengadilan setempat.
Rangkaian penindakan ini menunjukkan bahwa berbagai ruang kekuasaan dari kantor pajak hingga pemerintahan daerah masih menyimpan potensi penyimpangan yang terus diawasi.
Di Pekalongan proses pengungkapan baru dimulai sehingga publik menanti informasi lanjutan mengenai proyek mana yang dipersoalkan serta sejauh mana jaringan yang terlibat.
Prinsip praduga tak bersalah tetap berlaku bagi semua pihak hingga adanya putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap.
Langkah cepat KPK pada pagi itu sekali lagi mengingatkan bahwa pengawasan terhadap penyalahgunaan kekuasaan tidak pernah benar-benar berhenti.(*)
Editor: 91224 R-ID Elok
