Repelita Jakarta - Wakil Presiden ke-10 dan ke-12 Republik Indonesia Jusuf Kalla mengungkapkan isi pertemuan yang diadakan Presiden Prabowo Subianto dengan sejumlah mantan presiden mantan wakil presiden mantan Menteri Luar Negeri serta ketua umum partai politik di Istana Kepresidenan Jakarta pada Selasa tiga Maret dua ribu dua puluh enam malam.
Jusuf Kalla yang turut diundang dalam forum tersebut menyatakan bahwa Prabowo Subianto tidak membahas secara mendalam mengenai kondisi Iran yang mengalami serangan dari Amerika Serikat dan Israel serta tidak mengajukan pertanyaan terkait posisi Indonesia dalam situasi tersebut kepada para tokoh yang hadir.
Dalam pertemuan itu mantan Menteri Luar Negeri Alwi Shihab menyampaikan pandangan mengenai perkembangan terkini di Iran dan mengusulkan agar pemerintah Indonesia memberikan perhatian serta simpati serta keberpihakan terhadap negara yang diserang.
Jusuf Kalla mendukung usulan tersebut dengan menegaskan bahwa Indonesia seharusnya berpihak kepada pihak yang menjadi korban serangan terlepas dari alasan apa pun karena Iran tidak memiliki konflik langsung dengan Amerika Serikat sebelumnya.
Menurut Jusuf Kalla tidak ada satupun tokoh yang hadir memberikan kritikan terhadap Presiden Prabowo Subianto melainkan hanya menyampaikan usul masukan serta penjelasan terkait situasi yang sedang berlangsung.
Prabowo Subianto dalam forum tersebut menyampaikan berbagai pandangan serta informasi mengenai kondisi sebelum dan sesudah eskalasi konflik yang melibatkan Iran termasuk kunjungan kenegaraan yang telah dilakukan ke Amerika Serikat dan beberapa negara di Eropa.
Presiden juga menjelaskan sikap serta pendirian Indonesia terhadap perkembangan geopolitik terkini yang sedang terjadi di kawasan tersebut.
Salah satu topik yang dibahas adalah Board of Peace atau BoP yang dianggap sebagai salah satu solusi untuk menghentikan konflik yang sedang berlangsung khususnya di Palestina.
Jusuf Kalla menjelaskan bahwa Prabowo tidak banyak berkomentar mengenai Iran karena Indonesia telah terikat dalam perjanjian perdagangan resiprokal dengan Amerika Serikat sehingga ruang gerak untuk menyatakan sikap bertentangan dengan kebijakan Amerika menjadi terbatas.
Ia menilai perjanjian tersebut terlalu memihak kepada Amerika Serikat karena memberikan hak yang jauh lebih besar kepada pihak Amerika dibandingkan Indonesia sehingga Presiden terikat untuk mengikuti arah kebijakan Amerika tanpa bisa menentangnya.(*)
Editor: 91224 R-ID Elok
