Ustaz Hilmi Firdausi Kecam Konsesi Panas Bumi Halmahera ke Perusahaan Terafiliasi Israel

 

Repelita Jakarta - Cendekiawan Nahdlatul Ulama Ustaz Hilmi Firdausi menyampaikan keprihatinan mendalam atas keputusan pemerintah memberikan konsesi pengembangan proyek panas bumi di Halmahera kepada PT Ormat Geothermal Indonesia.

Perusahaan tersebut dikabarkan memiliki keterkaitan dengan Israel sehingga memicu berbagai reaksi di kalangan masyarakat.

Ustaz Hilmi yang dikenal sebagai pendakwah kritis terhadap kebijakan pemerintah mengungkapkan respons singkat melalui akun X-nya pada Senin 16 Februari 2026.

Astaghfirullah tulis Ustaz Hilmi Firdausi dengan akronim UHF dalam cuitannya yang dikutip berbagai sumber.

Sebagai warga negara Indonesia ia menyatakan sikap pribadi dengan melepaskan diri dari keputusan tersebut.

Sebagai WNI saya berlepas dari ini semua ujarnya dalam pernyataan yang sama.

Ia juga memanjatkan doa mohon ampunan kepada Allah atas langkah yang dianggap keliru tersebut.

Ampuni kami Yaa Robb tandas Ustaz Hilmi dalam doanya.

Isu konsesi proyek panas bumi di Halmahera mulai mendapat sorotan luas setelah media Palestina Quds News Network menyoroti keputusan tersebut.

Media tersebut mengkritik konsistensi sikap Indonesia yang selama ini dikenal sebagai pendukung kuat perjuangan kemerdekaan Palestina.

Meskipun menampilkan diri sebagai pembela hak-hak Palestina yang kuat Indonesia memberikan konsesi panas bumi di Halmahera kepada PT Ormat Geothermal Indonesia tulis Quds News Network dalam laporannya pada Minggu 15 Februari 2026.

PT Ormat Geothermal Indonesia disebut sebagai entitas yang terafiliasi dengan sistem ekonomi Israel.

Langkah pemerintah ini dinilai berpotensi melemahkan posisi politik Indonesia terhadap Palestina sekaligus menimbulkan tekanan lebih besar terhadap lingkungan hutan yang rentan.

Proyek yang dimaksud adalah pengembangan panas bumi Telaga Ranu yang menjadi bagian dari agenda transisi energi nasional.

Pada tanggal 8 Januari 2026 Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral memberikan konsesi tersebut dalam rangka pencapaian target Net Zero Emissions tahun 2060.

Meskipun pengembangan energi terbarukan dianggap penting para pengkritik menilai hal itu tidak boleh mengorbankan konsistensi politik maupun perlindungan lingkungan.(*)

Editor: 91224 R-ID Elok

Baca Juga