Rektor Paramadina: PTN Berubah Jadi Industri Kursus Kuliah Massal, Bukan Pusat Riset

 

Repelita Jakarta - Rektor Universitas Paramadina Prof Didik J Rachbini PhD melontarkan kritik tajam dalam rapat dengar pendapat dengan Komisi X DPR RI di Kompleks Parlemen Senayan Jakarta pada Senin (10/2/2026) mengenai distorsi fungsi yang melanda perguruan tinggi negeri berstatus badan hukum.

Fenomena transformasi menyimpang ini menurutnya telah mengubah institusi pendidikan tinggi yang semestinya menjadi pusat riset kelas dunia berubah fungsi menjadi semacam industri kursus kuliah massal yang hanya sibuk mengejar jumlah mahasiswa baru.

“PTN dengan model PTNBH mengalami transformasi menyimpang dari orientasi kualitas menuju ranking global menjadi industri kursus kuliah massal,” tegas Didik dalam pemaparannya di hadapan Komisi X DPR RI.

Ledakan jumlah mahasiswa baru di sejumlah PTN disebutnya sebagai indikator paling kasatmata dari distorsi fungsi kampus negeri yang kian meninggalkan khittah keilmuan.

Universitas Negeri Surabaya atau UNESA misalnya dalam setahun menerima sekitar 26 ribu mahasiswa baru sementara Universitas Brawijaya dan Universitas Gadjah Mada masing-masing menampung sekitar 18 ribu mahasiswa per tahun.

Tekanan finansial untuk mencari pendapatan mandiri guna menutup biaya operasional menjadi faktor pendorong utama mengapa PTN berlomba-lomba membuka keran selebar-lebarnya bagi calon mahasiswa baru.

Akibatnya orientasi kampus bergeser secara fundamental dari lembaga pencipta ilmu pengetahuan menjadi sekadar tempat penyerap lulusan sekolah menengah atas secara massal tanpa diimbangi penguatan kapasitas riset.

Didik dengan tegas menyatakan bahwa mustahil mengharapkan lahirnya keunggulan riset jika kampus hanya sibuk menjadi teaching university yang mengejar pendapatan dari sumbangan pembiayaan pendidikan mahasiswa.

Dampak nyata dari kondisi memprihatinkan ini terlihat jelas pada peta persaingan global karena hingga kini belum ada satu pun perguruan tinggi Indonesia yang mampu menembus jajaran 100 besar kampus terbaik dunia.

Perbandingan dengan negara tetangga Singapura menjadi tamparan keras bagi sistem pendidikan tinggi Tanah Air karena National University of Singapore atau NUS menduduki peringkat delapan dunia sementara Nanyang Technological University atau NTU bercokol di posisi dua belas.

Prof Didik memberikan contoh konkret dari kampus top dunia seperti Harvard yang dengan sengaja membatasi jumlah mahasiswanya sekitar 23 ribu orang demi menjaga kualitas pendidikan dan riset.

Sementara itu banyak PTN di Indonesia justru mengelola puluhan ribu mahasiswa bahkan ada yang mencapai 60 hingga 80 ribu jiwa dalam satu kampus.

“Jangan harap kita bisa tampil dalam ranking dunia kalau terus meninggalkan model research university,” ujarnya memperingatkan dengan nada keras.

Kebijakan yang timpang saat ini juga dinilai menciptakan ketidakseimbangan yang semakin melebar antara PTN dan perguruan tinggi swasta atau PTS sehingga persaingan menjadi tidak sehat dan cenderung mematikan perlahan.

Dengan jumlah 125 PTN yang menampung 3,9 juta mahasiswa peran serta masyarakat sipil melalui organisasi besar seperti Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah justru terpinggirkan dan melemah.

Ironi terbesar kata Didik adalah negara secara tidak langsung melemahkan kampus-kampus milik masyarakat yang selama ini justru menyerap mayoritas mahasiswa nasional.

Menghadapi darurat mutu pendidikan tinggi ia menawarkan sejumlah rekomendasi kebijakan yang terbilang radikal untuk segera diimplementasikan oleh pemerintah dan pemangku kepentingan.

Pertama perlu ada pembatasan terencana jumlah mahasiswa S1 di PTN unggulan melalui mekanisme student cap nasional yang mengedepankan selektivitas dan mutu di atas kuantitas.

Kedua PTN harus dikembalikan ke khittah asalnya sebagai universitas riset dengan mengalihkan ekspansi ke program pascasarjana S2 S3 dan postdoktoral yang selama ini terabaikan.

Ketiga PTS perlu diperkuat secara sistemik melalui insentif fiskal dan skema matching fund agar mereka mampu menjadi tulang punggung partisipasi pendidikan nasional yang berkeadilan.

Keempat reformasi insentif untuk dosen harus segera dilakukan dengan menjadikan publikasi bereputasi tinggi dan paten lebih dihargai daripada sekadar mengejar jabatan struktural semata.

Kelima pemerintah diminta membangun klaster riset nasional yang fokus pada bidang-bidang strategis seperti energi pangan dan digital yang selama ini masih bergantung pada riset asing.

Peringatan dari Rektor Universitas Paramadina ini sangat serius karena jika kebijakan saat ini tidak segera dikoreksi seluruh ekosistem pendidikan tinggi nasional akan terancam kehancuran perlahan.

PTN akan tumbuh menjadi besar namun biasa-biasa saja tanpa capaian riset signifikan sementara banyak PTS akan kolaps satu per satu tergerus ketimpangan kebijakan yang tidak berpihak.

Pada ujungnya ekonomi nasional akan kehilangan mesin inovasi yang vital karena kampus-kampus tidak lagi mampu melahirkan penemuan baru dan sumber daya manusia unggul yang mampu bersaing di tingkat global.(*)

Editor: 91224 R-ID Elok

Baca Juga