Polemik Himbara: Komunikasi Pemerintah yang Amburadul

 

Repelita Jakarta - Seorang analis komunikasi politik, Hendri Satrio, menanggapi perbedaan pendapat di kalangan internal pemerintah terkait isu perombakan direksi bank-bank yang tergabung dalam Himbunan Bank Negara.

Isu ini mencuat setelah Menteri Pertahanan Sjafrie Sjamsoeddin mengemukakan bahwa Presiden Prabowo Subianto memiliki rencana untuk merombak direksi Himbara.

Akan tetapi, pernyataan tersebut kemudian disanggah oleh CEO Badan Pengelola Investasi Danantara, Rosan Perkasa Roeslani.

Menurut Hendri Satrio, yang dikenal dengan sapaan Hensat, adanya perbedaan pernyataan antara dua pejabat tinggi negara ini menandakan bahwa komunikasi di dalam pemerintahan masih bermasalah dan belum berjalan dengan semestinya.

"Apabila para pejabat masih terus berupaya mencari perhatian dari Presiden Prabowo, maka permasalahan seperti ini tidak akan menemukan solusi," ujarnya pada Senin, 2 Februari 2026.

Ia beranggapan bahwa keramaian ini muncul akibat adanya pejabat yang menyuarakan sesuatu yang belum tentu menjadi keputusan akhir, atau bahkan belum sepenuhnya dipahami oleh semua pihak yang berkepentingan.

"Contohnya dalam kasus Himbara ini, bisa jadi Sjafrie mendapatkan informasi tersebut, namun Rosan belum mengetahuinya, sementara pernyataan itu sudah terlanjur disampaikan kepada publik," jelasnya.

Hendri menegaskan bahwa isu mengenai perubahan direksi bank-bank BUMN bukanlah persoalan sederhana yang dapat diungkapkan dengan cepat.

Ada berbagai aspek yang harus diperhitungkan, mulai dari kondisi pasar hingga kepercayaan dari para nasabah.

Ia juga mengingatkan bahwa pemerintah sebenarnya telah memiliki badan komunikasi yang seharusnya berperan aktif dalam menertibkan arus informasi antar pejabat, sehingga tidak menimbulkan perdebatan liar di ruang publik.

"Dalam buku yang saya tulis, komunikasi pemerintah ini menjadi masalah tersendiri.

Upaya perbaikan telah dicoba, bahkan Presiden sendiri telah turun tangan dengan menyatakan ‘ini adalah kesalahan saya’.

Namun, komunikasi pemerintah harus terus diperbaiki agar tidak menyebabkan kegaduhan yang tidak diperlukan," pungkas Hendri.(*)

Editor: 91224 R-ID Elok

Baca Juga