Menteri Keuangan Israel Ancam Usir Paksa Warga Palestina dari Tepi Barat dan Gaza

 

Repelita Yerusalem - Menteri Keuangan Israel Bezalel Smotrich menyatakan akan mengejar kebijakan yang bertujuan "mendorong migrasi" warga Palestina keluar dari Tepi Barat dan Jalur Gaza yang diduduki.

Pernyataan kontroversial itu dilaporkan oleh media Israel pada Rabu, 18 Februari 2026, dalam sebuah acara yang diselenggarakan oleh Partai Zionis Religius yang dipimpinnya.

"Kita akan menghapus gagasan negara teroris Arab," tegas Smotrich di hadapan para pendukungnya dalam acara politik tersebut.

Politisi sayap kanan itu melanjutkan bahwa pihaknya akan secara resmi dan praktis membatalkan Perjanjian Oslo yang dianggapnya terkutuk.

Menurut Smotrich, pembatalan kesepakatan damai tahun 1990-an itu akan membuka jalan menuju kedaulatan Israel yang lebih luas di wilayah pendudukan.

"Pada akhirnya, secara resmi dan praktis, kita akan membatalkan Perjanjian Oslo yang terkutuk itu dan memulai jalan menuju kedaulatan, sambil mendorong emigrasi dari Gaza dan Yudea-Samaria," ujarnya.

Penyebutan Yudea-Samaria merujuk pada istilah tradisional Yahudi untuk wilayah Tepi Barat yang selama ini menjadi inti konflik Israel-Palestina.

Smotrich menegaskan bahwa tidak ada solusi jangka panjang lain selain kebijakan migrasi paksa bagi warga Palestina tersebut.

Sejak pekan lalu, kabinet keamanan Israel telah menyetujui serangkaian langkah untuk memperketat kendali atas Tepi Barat.

Langkah-langkah tersebut mendapat dukungan penuh dari para menteri sayap kanan dalam pemerintahan koalisi Perdana Menteri Benjamin Netanyahu.

Kebijakan baru itu bahkan akan menjangkau wilayah yang selama ini dikelola oleh Otoritas Palestina berdasarkan Perjanjian Oslo yang berlaku sejak tahun 1990-an.

Pada hari Selasa, misi PBB dari 85 negara mengutuk keras langkah-langkah kontroversial yang diambil pemerintah Israel tersebut.

Menurut para kritikus, kebijakan yang diusung Smotrich sama saja dengan aneksasi de facto atas wilayah Palestina yang diduduki.

Pengamat hubungan internasional menilai pernyataan Smotrich semakin mempersulit upaya perdamaian yang sudah lama menemui jalan buntu.

Komunitas internasional selama ini memandang pemukiman Yahudi di Tepi Barat sebagai ilegal berdasarkan hukum humaniter internasional.

Kebijakan mendorong migrasi paksa warga Palestina juga berpotensi memicu gelombang kecaman baru dari negara-negara Arab dan organisasi hak asasi manusia.

Sejumlah analis memperingatkan bahwa langkah provokatif ini dapat memperburuk situasi keamanan yang sudah rapuh di kawasan Timur Tengah.

Otoritas Palestina hingga berita ini diturunkan belum mengeluarkan pernyataan resmi menanggapi ancaman Smotrich tersebut.(*)

Editor: 91224 R-ID Elok

Baca Juga