Jusuf Kalla Ungkap Tantangan Ekonomi Berat Prabowo Subianto di Tengah Beban Utang Warisan Era Joko Widodo

 

Repelita Jakarta - Mantan Wakil Presiden sekaligus pengusaha senior Jusuf Kalla secara tegas menyatakan bahwa Presiden Prabowo Subianto menghadapi sejumlah tantangan ekonomi yang cukup berat.

Tantangan tersebut mencakup faktor eksternal maupun internal termasuk beban utang yang diwarisi dari pemerintahan sebelumnya di era Jokowi-Ma'ruf Amin.

Pernyataan itu disampaikan Jusuf Kalla dalam siniar Quo Vadis Indonesia yang dipandu mantan Duta Besar Norwegia Todung Mulya Lubis pada Senin 16 Februari 2026.

Jusuf Kalla yang mengenakan kemeja lengan panjang berwarna abu-abu menjelaskan pandangannya mengenai kondisi ekonomi saat ini.

Ia menyebut pemerintahan Prabowo menerima warisan kebijakan dari periode sebelumnya khususnya terkait masalah utang yang semakin membengkak.

Menurut data yang tersedia jumlah utang pemerintah pada Agustus 2024 mencapai Rp8.461,93 triliun atau setara 38,49 persen dari PDB.

Sementara posisi utang per 31 Desember 2025 tercatat Rp9.637,90 triliun yang berarti mencapai 40,46 persen terhadap PDB.

Pemerintahan baru juga dihadapkan pada kewajiban membayar utang jatuh tempo setiap tahun dengan nilai rata-rata antara Rp500 triliun hingga Rp600 triliun belum termasuk beban bunga.

Selain itu terdapat cicilan utang proyek kereta cepat yang harus dibayar sekitar Rp1,2 triliun setiap tahunnya.

Jusuf Kalla juga menyoroti tantangan dari sisi eksternal di mana perekonomian sejumlah negara besar sedang mengalami kontraksi.

Berbagai negara seperti Amerika Serikat China Rusia Jepang hingga kawasan Eropa menghadapi masalah ekonomi yang serius.

Sebagai negara dengan hubungan perdagangan luas Indonesia tentu terdampak oleh perlambatan ekonomi global tersebut.

Memang ekonomi dunia sekarang mengalami masalah di mana-mana ujar mantan Ketua Umum Partai Golkar itu.

Ia menambahkan bahwa kekuatan sebuah negara ditopang oleh dua pilar utama yaitu APBN dari pemerintah serta investasi dan bisnis dari para pengusaha.

Ketika keuangan negara mengalami tekanan berat maka solusi yang diambil biasanya dengan memangkas belanja termasuk anggaran untuk pemerintah daerah.

Pengurangan pengeluaran tersebut berdampak luas dan paling terasa pada kepala daerah serta melemahkan daya beli masyarakat secara keseluruhan.(*)

Editor: 91224 R-ID Elok

Baca Juga