Beri Respons soal Pertemuan MUI dengan Presiden Prabowo, Ustaz Felix Siauw Nilai Board of Peace Legitimasi Penjajahan Israel atas Palestina

Repelita Jakarta - Pendakwah muda Ustaz Felix Siauw memberikan pandangan pribadinya terkait rencana Indonesia bergabung dalam Dewan Perdamaian atau Board of Peace.

Pernyataannya disampaikan menyusul pertemuan antara Majelis Ulama Indonesia dengan Presiden Prabowo Subianto yang membahas topik tersebut.

Wakil Ketua Umum MUI KH Muhammad Cholil Nafis sebelumnya menyampaikan keraguannya mengenai peran Indonesia dalam lembaga yang didirikan oleh Donald Trump itu.

Ia menegaskan bahwa MUI khawatir karena pendiri Board of Peace adalah Donald Trump dan mendapat dukungan dari Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu.

"Dan Netanyahu ini tidak mengakui terhadap kemerdekaan Palestina, dan kita Indonesia secara keyakinan bahwa tidak boleh ada perbudakan di muka bumi ini, dan konstitusi kita mengatakan bahwa kemerdekaan adalah hak segala bangsa," ujarnya.

KH Cholil Nafis mengungkapkan kekhawatiran mendalam bahwa partisipasi Indonesia justru akan menjadi legitimasi terhadap gerakan yang dilakukan oleh Trump dan Netanyahu.

Ustaz Felix Siauw kemudian membagikan catatan pentingnya melalui unggahan di akun media sosial Instagram pribadinya.

Ia menyoroti empat poin utama terkait pertemuan MUI dengan Presiden serta persoalan keikutsertaan Indonesia dalam Board of Peace.

"Reaksi MUI yang wait and see setelah ketemu presiden," tulis Ustaz Felix Siauw dalam unggahannya.

Ia menyatakan bahwa definisi perdamaian bagi Trump dan Netanyahu sudah jelas berbeda dengan prinsip yang dipegang Indonesia.

Menurutnya, kedua pemimpin tersebut merupakan sekelompok penjahat perang yang tidak menginginkan kedaulatan atau kemerdekaan Palestina jika itu berarti Israel harus meninggalkan wilayah tersebut.

Ustaz Felix menilai bahwa ulama dan MUI hanya diminta memberikan legitimasi tanpa benar-benar diajak pertimbangan karena keputusan sudah dibuat oleh Presiden Prabowo.

Ia menggambarkan situasi tersebut mirip dengan Trump yang memutuskan segala sesuatu tanpa pertimbangan anggota Board of Peace lainnya sehingga tidak ada kesetaraan posisi antara Indonesia dan Amerika Serikat.

Ia menekankan bahwa pihak yang paling harus dilibatkan dalam pembahasan perdamaian seharusnya adalah rakyat Palestina sebagai pemilik tanah yang sebenarnya.

Ustaz Felix mendefinisikan penjajahan sebagai upaya merebut kebebasan dan menentukan nasib pihak yang dijajah yang menurutnya merupakan definisi dari Board of Peace.

"Aku menghormati MUI dan ulama, tapi maaf aku harus berbeda dalam pandangan BOP ini, tidak ada kompromi bagi penjajahan," tulisnya.

Ia mengungkapkan kekhawatiran bahwa keikutsertaan Indonesia akan menormalisasi pemikiran bahwa negara kuat dengan dukungan Amerika Serikat dapat mengambil tanah orang lain tanpa konsekuensi.

"Karena aku khawatir, besok-besok semua akan berpikir: Kalau kita kuat atau punya backing US, maka kita bisa ambil tanah orang lain tanpa konsekuensi, aku gak mau normalisasi kejahatan," tuturnya.

Sebelumnya, Presiden Prabowo Subianto menegaskan kesiapan Indonesia untuk berperan aktif dalam forum tersebut sebagai bagian dari komitmen kemanusiaan dan perdamaian dunia.

"Saya juga terang-terangan mengatakan, perdamaian hanya bisa datang, kalau semua orang mengakui, menghormati, dan menjamin keamanannya Israel, Israel pun juga harus dijamin keamanannya, baru kita bisa dapet perdamaian" ujar Prabowo.

Sementara itu, Presiden Amerika Serikat Donald Trump menyebut Board of Peace sebagai salah satu inisiatif perdamaian paling penting dan berpotensi bersejarah.

Trump menekankan bahwa Board of Peace dihimpun dari para pemimpin dunia yang memiliki pengaruh besar untuk mendorong perdamaian global.

Board of Peace merupakan badan internasional yang diinisiasi oleh Presiden Amerika Serikat Donald Trump untuk mengawasi administrasi, stabilisasi, dan rekonstruksi Gaza pada masa transisi pascakonflik.

Pembentukan badan ini merupakan bagian dari Comprehensive Plan to End the Gaza Conflict atau 20-Point Roadmap yang telah memperoleh dukungan Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa melalui Resolusi 2803 pada tahun 2025.(*)

Editor: 91224 R-ID Elok

Baca Juga