Repelita Jakarta - Rencana pemilihan kepala daerah melalui Dewan Perwakilan Rakyat Daerah terus memicu gelombang penolakan di kalangan masyarakat belakangan ini terutama setelah Partai Demokrat menunjukkan tanda-tanda persetujuan.
Aktivis media sosial Yusuf Dumdum secara lantang menyampaikan keprihatinannya bahwa skema tersebut dapat melemahkan hak kedaulatan rakyat secara langsung.
“Ada pepatah latin mengatakan, suara rakyat adalah suara Tuhan,” katanya seperti dikutip pada Kamis (8/1/2026).
Prinsip dasar demokrasi itu terasa terancam dengan adanya isu bahwa pemilihan kepala daerah akan beralih ke tangan DPRD dan mekanisme partai politik.
“Tapi muncul kabar yang sangat-sangat mengejutkan, bahwa pilkada akan dipilih melalui DPRD, dipilih lewat partai,” ungkapnya.
Yusuf lantas mempersoalkan integritas anggota legislatif daerah yang bakal diberi wewenang menentukan pemimpin eksekutif.
Ia merujuk pada catatan Indonesia Corruption Watch sebagai bukti nyata.
“Dan kalian tahu nggak bagaimana kualitas DPRD kita?," tanyanya.
“Nih, gue tunjukin ya, data dari Indonesia Corruption Watch. Jadi, sepanjang tahun 2010 hingga 2024, ada sebanyak 545 anggota DPRD yang terjerat korupsi, gratifikasi, suap, hingga penyalahgunaan anggaran,” paparnya.
Angka tersebut menurutnya menjadi peringatan keras bahwa sistem pemilihan melalui DPRD justru berisiko memperburuk tata kelola pemerintahan daerah.
“Coba bayangkan saja, separah itu anggota DPRD kita. Dan sekarang muncul wacana kepala daerah akan dipilih melalui DPRD. Lah ini kan gila,” tegas Yusuf.
Ia juga mencermati posisi partai politik yang cenderung mendukung kecuali satu yang tegas menolak.
“Nah, ada tujuh partai yang sepertinya sudah setuju, kecuali PDI Perjuangan yang menolak,” tambahnya.
Yusuf mengungkapkan rasa was-was membayangkan implikasi jangka panjang terhadap proses demokrasi jika kepala daerah ditentukan oleh kalangan elit partai.
“Jujur ya, gue ngebayangin kepala daerah dipilih DPRD, kok ngeri ya. Coba deh, renungkan saja,” ucapnya.
Mekanisme baru itu berpotensi menciptakan kekuasaan yang semakin tertutup dan menghilangkan ruang bagi suara oposisi.
“Kepala daerah se-Indonesia ditentukan oleh partai-partai yang cuma mikirin soal kekuasaan. Bisa jadi ya, sudah gak ada lagi yang namanya oposisi. Permainan di bawah meja juga akan semakin gila-gila,” katanya.
Lebih jauh, Yusuf memprediksi dampak domino hingga ke tingkat nasional.
“Dan tidak menutup kemungkinan, ke depan nanti, presiden juga akan bisa dipilih melalui DPR atau MPR,” jelasnya.
Meskipun saat ini masih berupa pembahasan, ia mengingatkan agar masyarakat tetap waspada agar demokrasi tidak mengalami kemunduran signifikan.
“Kita kembali lagi ke masa Orde Baru, tapi ini masih sebatas wacana,” pungkasnya.(*)
Editor: 91224 R-ID Elok
