Repelita Makassar - Ketua Dewan Mahasiswa Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar, Muh. Zulhamdi Suhafid, menganggap pemilihan Indonesia sebagai Presiden Dewan Hak Asasi Manusia Perserikatan Bangsa-Bangsa merupakan hal yang penuh kontradiksi dan bermasalah.
“Ini sangat problematik dan paradoks bagi saya,” ujar Zulhamdi pada Jumat (9/1/2027).
Penunjukan tersebut memang dapat dilihat sebagai pencapaian dalam ranah diplomasi global yang patut mendapat pengakuan.
“Akan tetapi, posisi dikancah internasional tidak mencerminkan kondisi didalam negeri. Masih banyak pelanggaran HAM yang terjadi di masa pemerintahan Prabowo-Gibran,” katanya.
Ia mengilustrasikan dengan kasus-kasus penindasan terhadap aktivis yang memperjuangkan hak komunitas adat atau warga yang kehilangan lahan secara paksa.
Selain itu, penahanan terhadap mahasiswa yang ikut serta dalam aksi protes terutama setelah gelombang demonstrasi pada Agustus 2025.
“Dan baru-baru ini, presiden dengan gagah mendeklarasikan ingin pilkada lewat DPRD yang jelas-jelas mengambil hak dan kedaulatan rakyat,” tambahnya.
Kesempatan ini seharusnya dimanfaatkan oleh pemerintah untuk menunjukkan komitmen nyata dalam melindungi hak asasi manusia di dalam negeri melalui pembebasan para aktivis yang terjerat kriminalisasi.
“Saya berharap kepada pemerintah, dengan mengambil posisi Presiden Dewan HAM PBB ini, seluruh kriminalisasi aktivis, mahasiswa, dan masyarakat yang berani menyuarakan pendapatnya segera dibebaskan,” ungkapnya.
Indonesia seharusnya merasa enggan menyuarakan isu hak asasi manusia di forum dunia sementara masalah domestik belum tertangani dengan baik.
“Karena pemerintah harus malu kepada negara-negara lain, ketika Pemerintah Indonesia hadir di pertemuan internasional dengan membawa narasi penegakan HAM didunia, tapi di negaranya sendiri belum beres,” jelasnya.
Ke depan, ia mengharapkan penghentian segala bentuk penindasan dan pelanggaran hak asasi manusia.
Jika praktik tersebut masih berlanjut, lebih baik Indonesia melepaskan jabatan tersebut.
“Lebih baik mundur dari jabatan presiden dewan HAM PBB,” tutupnya.
Menteri Hak Asasi Manusia Natalius Pigai mengukuhkan bahwa Indonesia terpilih sebagai Presiden Dewan Hak Asasi Manusia Perserikatan Bangsa-Bangsa untuk periode 2026.
Ia menyebut pencapaian ini sebagai catatan bersejarah karena menjadi kali pertama Indonesia memimpin badan multilateral global.
"Hari ini kita rebut Presiden Dewan HAM PBB, karena Kementerian HAM. Ini baru 80 tahun Indonesia merdeka, Indonesia memimpin pertama kali lembaga multirateral dunia," kata Pigai kepada wartawan pada Selasa (6/1/2026).
Pengesahan resmi dijadwalkan dalam sidang Dewan Hak Asasi Manusia pada 8 Januari 2026.
Posisi tersebut akan dipegang oleh Duta Besar Sidharto Reza Suryodipuro yang saat ini bertugas sebagai Wakil Tetap Republik Indonesia untuk Perserikatan Bangsa-Bangsa di Jenewa.(*)
Editor: 91224 R-ID Elok
