Repelita Jakarta - Wartawan senior Edy Mulyadi menganalisis bahwa realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara tahun dua ribu dua puluh lima menunjukkan kondisi fiskal yang memerlukan perhatian serius dan tindakan konkret.
Menurut Edy Mulyadi, data yang diungkapkan oleh pengamat ekonomi Muhammad Said Didu mengindikasikan kesenjangan signifikan antara target dan realisasi dalam satu tahun pertama pemerintahan saat ini.
Edy Mulyadi menyoroti bahwa pada sisi belanja, realisasi mencapai tiga ribu empat ratus lima puluh satu koma empat triliun rupiah atau sembilan puluh lima koma tiga persen dari target, angka yang justru lebih tinggi dibandingkan tahun sebelumnya.
Di sisi penerimaan, Edy Mulyadi mencatat bahwa total penerimaan negara hanya dua ribu tujuh ratus lima puluh enam koma tiga triliun rupiah, yang menjadi capaian terburuk dalam enam tahun terakhir.
Menurut analisisnya, komponen penerimaan perpajakan sebagai urat nadi APBN hanya mencapai delapan puluh sembilan persen dari target, juga menjadi rekor terburuk dalam periode enam tahun.
Edy Mulyadi menyimpulkan bahwa akibat ketidakseimbangan ini, defisit anggaran membengkak menjadi dua koma sembilan dua persen dari produk domestik bruto, melebihi target dan menjadi yang terburuk di era pascapandemi.
Wartawan senior ini menekankan bahwa meski tidak separah masa pandemi, peleb defisit menunjukkan belanja tinggi tidak diimbangi penerimaan yang sehat.
Mengenai penerimaan negara bukan pajak, Edy Mulyadi mengamati bahwa secara persentase tampak memenuhi target, tetapi secara nominal lebih rendah dibanding tahun-tahun sebelumnya, menandakan tekanan pada sumber nonpajak.
Edy Mulyadi berpendapat bahwa tantangan fiskal ini tidak dapat diselesaikan hanya dengan narasi optimisme atau pidato, tetapi memerlukan tindakan konkret dan keputusan tegas dari pemerintah.
Menurut analisisnya, pemerintah dituntut untuk tidak hanya menjadi orator ulung, tetapi juga eksekutor yang mampu mengambil langkah strategis meskipun tidak populer.
Edy Mulyadi menegaskan bahwa koreksi kebijakan dan evaluasi kinerja jajaran menteri menjadi keharusan untuk mencegah membesarnya masalah ekonomi di masa depan.
Dalam pandangannya, sejarah akan mencatat bukan pidato yang disampaikan, tetapi keberanian mengambil keputusan tepat pada saat genting, dan data menunjukkan saat genting tersebut telah tiba.(*)
Editor: 91224 R-ID Elok
