Repelita [Jakarta] - Komisi Pemberantasan Korupsi mengonfirmasi kepemilikan sejumlah keterangan dan bukti terkait aliran dana dalam perkara dugaan korupsi kuota haji tahun 2024.
Keterangan tersebut berkaitan dengan sosok Ketua Bidang Ekonomi Pengurus Besar Nahdlatul Ulama, Aizzudin, yang sebelumnya telah memberikan pernyataan bantahan.
Juru Bicara KPK Budi Prasetyo menyampaikan hal itu sebagai tanggapan atas penyangkalan yang disampaikan oleh pihak yang bersangkutan.
“Tentu KPK juga memiliki keterangan ataupun bukti-bukti lain yang kemudian mengkonfirmasi terkait dengan dugaan tersebut.
Nah, ini masih akan terus didalami,” kata Budi Prasetyo di Gedung Merah Putih KPK pada Rabu, 14 Januari 2026.
Dia memastikan bahwa tim penyidik akan melakukan proses konfirmasi lebih lanjut kepada berbagai saksi lain guna menguatkan temuan tersebut.
“Termasuk juga penyidik pasti akan melakukan konfirmasi baik kepada saksi-saksi lainnya ataupun dari dokumen maupun bukti-bukti elektronik lainnya,” ujarnya.
Sebelumnya, Komisi Pemberantasan Korupsi telah menyampaikan adanya dugaan keterlibatan penerimaan aliran dana oleh Aizzudin terkait kasus kuota haji tahun 2023-2024.
Budi Prasetyo menjelaskan bahwa pendalaman proses dan mekanisme aliran dana tersebut dilakukan ketika memeriksa Aizzudin sebagai saksi pada Selasa, 13 Januari 2026.
“Ada dugaan aliran kepada yang bersangkutan, ini akan didalami maksudnya seperti apa, tujuannya untuk apa, kemudian bagaimana proses dan mekanisme aliran uang itu bisa terjadi,” kata Budi di Gedung ACLC KPK.
Dia juga menuturkan bahwa investigasi terus dilakukan untuk mengungkap peran pihak-pihak yang diduga menjadi perantara dalam pengurusan kuota haji khusus.
“Ini semuanya akan didalami perantara-perantaranya, kemudian seperti apa proses tahapan dan mekanisme dugaan aliran uang dari biro travel kepada oknum-oknum di Kementerian Agama,” ujar dia.
Di sisi lain, Aizzudin secara tegas telah membantah segala bentuk keterkaitan dengan penerimaan aliran dana dalam kasus tersebut.
Dia juga menyangkal adanya penerimaan dana oleh organisasi Nahdlatul Ulama terkait pengurusan kuota ibadah haji.
“Enggak, enggak, enggak,” kata Aizzudin usai menjalani proses pemeriksaan oleh penyidik KPK pada Selasa kemarin.
Dia menyatakan harapan agar tidak ada satu pun pengurus PBNU yang terlibat dalam praktik korupsi yang terjadi pada masa kepemimpinan Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas.
Aizzudin menegaskan bahwa kasus ini harus menjadi bahan evaluasi dan introspeksi mendalam bagi seluruh jajaran pengurus organisasi keagamaan tersebut.
“Insya Allah kita doakan semua yang terbaik, yang maslahat, enggak ada masalah apapun, dan ini menjadi titik muhasabah introspeksi untuk semuanya, khususnya ya pengurus Nahdlatul ulama lah, cukup sudah kemarin ramai seperti itu dan seterusnya, ada kepentingan yang lebih besar, yaitu ummat, organisasi, bangsa dan negara,” ucap dia.(*)
Editor: 91224 R-ID Elok
