Repelita [Yogyakarta] - Sejumlah guru besar Universitas Islam Indonesia memilih untuk tidak memenuhi undangan Presiden Prabowo Subianto untuk menghadiri forum dialog di Istana Negara.
Undangan resmi tersebut dikeluarkan oleh Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi dengan agenda membahas peran perguruan tinggi dalam mendukung program Asta Cita.
Surat bertanggal 9 Januari 2026 itu memuat sekitar 180 nama akademisi dari berbagai perguruan tinggi negeri dan swasta di seluruh Indonesia.
Acara yang rencananya diselenggarakan pada Kamis, 15 Januari 2026 itu disebutkan sebagai forum taklimat dan dialog bersama presiden.
Guru Besar Ilmu Komunikasi UII, Masduki, yang namanya tercantum dalam undangan tersebut menyatakan penolakannya untuk hadir.
Dia mengungkapkan sejumlah catatan kritis mengenai penyelenggaraan forum tersebut, termasuk kurangnya kejelasan mengenai kerangka diskusi yang akan dilakukan.
Masduki juga menyayangkan proses pengiriman undangan yang dinilai terkesan mendadak dan tidak memberikan waktu persiapan yang memadai.
“Saya baru tahu undangan itu dari teman.
Idealnya surat dikirim sepekan sebelumnya,” kata Masduki saat dihubungi pada Rabu, 14 Januari 2026.
Dia bahkan telah menghubungi bagian protokol Sekretariat Presiden untuk memastikan kejelasan acara tersebut namun belum mendapatkan respons.
Sebagai Kepala Pusat Studi Agama dan Demokrasi UII, dia menyoroti materi undangan yang secara khusus menekankan dukungan terhadap pencapaian misi pemerintahan.
Menurut penilaiannya, forum tersebut lebih bersifat seremonial dan formalitas dengan pendekatan yang cenderung top down.
Dia membayangkan bahwa peserta hanya akan menjadi pendengar pasif dari pidato presiden yang sarat dengan muatan pencitraan.
Dalam format seperti itu, ruang bagi para akademisi untuk menyampaikan kritik konstruktif terhadap kebijakan pemerintah menjadi sangat terbatas.
Masduki menyatakan pesimismenya bahwa forum semacam itu dapat menjadi media yang efektif untuk memberikan masukan substantif.
Dia menilai bahwa dialog yang bermakna harus mampu mendorong pembahasan isu-isu mendasar seperti otonomi akademik dan kesejahteraan dosen.
“Rasanya sulit mendialogkan fungsi kontrol kampus terhadap kinerja pemerintah,” kata Masduki.(*)
Editor: 91224 R-ID Elok
