[VIRAL] WNI Gabung Militer AS, Okta Kumala Dewi DPR Ingatkan WNI Bergabung dengan Militer Asing Bisa Kehilangan Kewarganegaraan

 

Repelita Jakarta - Kasus seorang Warga Negara Indonesia perempuan bernama Kezia Syita yang bergabung dengan militer Amerika Serikat menjadi perhatian serius.

Anggota Komisi I Dewan Perwakilan Rakyat dari Fraksi Partai Amanat Nasional Okta Kumala Dewi menekankan pentingnya memahami konsekuensi setiap pilihan.

"Setiap manusia tentu memiliki hak untuk memilih jalan hidupnya namun kita juga harus memahami bahwa di balik setiap pilihan ada konsekuensi yang menyertainya dan harus dipertanggungjawabkan," ujar Okta.

Pernyataan ini disampaikannya kepada para wartawan pada hari Sabtu tanggal dua puluh empat Januari dua ribu dua puluh enam.

Menurut legislator tersebut secara hukum Warga Negara Indonesia dilarang menjadi anggota militer negara lain tanpa izin presiden.

Pelanggaran terhadap aturan ini dapat berakibat sangat serius termasuk kemungkinan kehilangan status kewarganegaraan Indonesia.

Hal tersebut sesuai dengan peraturan perundang undangan yang berlaku mengenai kewarganegaraan dan kesetiaan kepada negara.

Terkait motif yang beredar di masyarakat khususnya klaim sulitnya masuk Tentara Nasional Indonesia Okta memberikan respons.

Klaim tentang biaya yang mencapai ratusan juta rupiah dan persoalan kesejahteraan dinilainya perlu menjadi bahan evaluasi bersama.

"Jika memang ada persepsi atau pengalaman di masyarakat yang menyebutkan adanya biaya mahal atau kesejahteraan yang dinilai kurang ini harus kita jadikan refleksi bersama untuk terus memperbaiki sistem," kata Okta.

Meski demikian dia menegaskan bahwa proses rekrutmen prajurit Tentara Nasional Indonesia saat ini sudah lebih transparan.

Sistem seharusnya tidak memungut biaya dari calon prajurit yang ingin mengabdi kepada negara dan bangsa.

Jika ada oknum yang mencoba memanfaatkan situasi dalam proses rekrutmen maka hal tersebut harus ditindak secara tegas.

"Saya percaya institusi Tentara Nasional Indonesia akan memilih calon calon prajurit yang terbaik berintegritas dan benar benar siap mengabdi kepada negara," tegasnya.

Oknum yang mencederai proses rekrutmen harus ditindak tegas tanpa kompromi untuk menjaga kredibilitas institusi.

Lebih lanjut Okta Kumala Dewi menekankan bahwa kesejahteraan prajurit merupakan perhatian bersama termasuk bagi Dewan Perwakilan Rakyat.

Dia mengaku telah beberapa kali mendorong agar peningkatan kesejahteraan prajurit menjadi agenda penting negara.

"Menjadi prajurit Tentara Nasional Indonesia bukan semata soal pekerjaan tetapi merupakan panggilan jiwa untuk berjuang dan mengabdi kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia," pungkasnya.

Negara memiliki kewajiban konstitusional untuk memastikan para prajurit mendapatkan kesejahteraan yang layak sesuai pengabdiannya.

Kesiapsiagaan dan profesionalisme tentara sangat bergantung pada tingkat kesejahteraan yang mereka terima selama mengabdi.

Peningkatan kesejahteraan juga akan meningkatkan motivasi dan dedikasi para prajurit dalam menjalankan tugas negara.

Kasus Warga Negara Indonesia yang memilih bergabung dengan militer asing perlu dikaji secara komprehensif dari berbagai aspek.

Aspek hukum sosial dan moral menjadi pertimbangan penting dalam menanggapi fenomena semacam ini.

Masyarakat diharapkan dapat memahami betul konsekuensi dari setiap pilihan hidup yang diambil terutama terkait kesetiaan kepada negara.

Pemerintah melalui kementerian terkait perlu memberikan sosialisasi yang jelas mengenai aturan dan konsekuensi hukum yang berlaku.

Dengan pemahaman yang baik diharapkan Warga Negara Indonesia dapat membuat keputusan yang tepat dan bertanggung jawab.

Setiap pilihan tentu memiliki konsekuensi yang harus dipertanggungjawabkan baik secara hukum maupun moral di kemudian hari.(*)

Editor: 91224 R-ID Elok

Baca Juga