Repelita [Kawasan Timur Tengah & Afrika] - Uni Emirat Arab menghadapi gelombang pemutusan hubungan dan kecaman dari sejumlah negara akibat pola kebijakan luar negerinya yang dinilai intervensif. Pemerintah Somalia secara resmi mengakhiri seluruh kerja sama dengan UEA dengan tuduhan campur tangan terhadap kedaulatan dan persatuan nasionalnya. Menteri Pertahanan Somalia Ahmed Moallim Fiqi menyatakan adanya bukti kuat praktik-praktik yang melemahkan kedaulatan Republik Somalia.
Somalia menuduh Uni Emirat Arab aktif mendorong ambisi separatis di wilayah-wilayah semiotonom seperti Somaliland dan Puntland. Keterlibatan UEA di Somaliland yang telah mendeklarasikan kemerdekaan unilateral sangat mendalam termasuk investasi strategis dan pengelolaan pelabuhan Berbera. Kecurigaan semakin meningkat ketika Israel memberikan pengakuan kepada Somaliland dan UEA dinilai memfasilitasi proses diplomatik tersebut.
Negara lain yang mengambil langkah serupa adalah Sudan yang memutus hubungan diplomatik dengan UEA pada Mei 2025. Pemerintah Sudan menuduh Uni Emirat Arab memberikan dukungan finansial militer dan politik kepada Pasukan Dukungan Cepat atau RSF dalam perang saudara. Tuduhan tersebut meluas hingga dakwaan bahwa UEA membantu RSF melakukan pelanggaran hak asasi manusia yang berat.
Arab Saudi juga menyuarakan keprihatinan serius terhadap aktivitas Uni Emirat Arab di Yaman dan Suriah meski belum sampai memutus hubungan diplomatik. Riyadh menuding Abu Dhabi mendorong kelompok separatis Dewan Transisi Selatan di Yaman untuk melakukan operasi militer di perbatasan Saudi. Di Suriah UEA dituding membina hubungan dengan elemen Druze yang membahas ide pemisahan diri.
Pola yang konsisten terlihat dari keterlibatan Uni Emirat Arab adalah dukungannya terhadap aktor-aktor nonnegara atau kelompok oposisi di berbagai negara. Dukungan ini sering dikaitkan dengan kepentingan ekonomi dan strategis UEA termasuk penguasaan aset pelabuhan dan jalur perdagangan. Dalam beberapa kasus keterlibatan UEA terlihat berkelindan dengan kepentingan Israel seperti dalam proses normalisasi hubungan dengan Sudan.
Di Libya Uni Emirat Arab selama bertahun-tahun mendukung pasukan Jenderal Khalifa Haftar yang melawan pemerintah internasional di Tripoli. Dukungan militer dan politik itu hampir membuat Libya memutus hubungan dan mendeklarasikan UEA sebagai negara musuh. Pergeseran kebijakan UEA ke jalur politik pasca gencatan senjata mencegah pemutusan hubungan secara resmi.
Analis dari Institut Urusan Internasional dan Strategis Perancis Jean-Paul Ghoneim menyatakan ambisi UEA menimbulkan ketidakstabilan regional. Kebijakan itu dinilai bertentangan dengan kepentingan negara-negara besar di kawasan seperti Turki Mesir dan Arab Saudi. Ghoneim menulis bahwa keangkuhan Abu Dhabi dapat memicu tindakan pengekangan dari kekuatan regional lainnya.
Mahkamah Internasional sempat menerima gugatan Sudan terhadap UEA terkait dugaan keterlibatan dalam genosida yang dilakukan RSF. Namun kasus tersebut akhirnya tidak dapat dilanjutkan karena UEA bukan penandatangan klausul yurisdiksi wajib dalam Konvensi Genosida. Keputusan itu menutup jalur hukum internasional bagi negara-negara yang merasa dirugikan oleh kebijakan UEA.
Kecurigaan terhadap Uni Emirat Arab semakin menguat dengan pernyataan-pernyataan publik dari kelompok yang didukungnya. Seorang pemimpin Druze di Suriah secara terbuka menyatakan bahwa kelompoknya adalah bagian yang tidak terpisahkan dari Israel. Pernyataan itu dimuat dalam media Israel dan memperkuat narasi adanya aliansi terselubung antara UEA Israel dan kelompok-kelompok lokal di berbagai konflik.
Langkah berbagai negara memutus hubungan dengan Uni Emirat Arab merefleksikan eskalasi ketegangan diplomatik yang jarang terjadi di antara negara-negara Teluk. Kebijakan luar negeri UEA yang agresif dan tidak konvensional kini menghadapi perlawanan keras dari negara-negara yang merasa kedaulatannya dilanggar. Dinamika ini mengubah peta aliansi dan kompetisi di kawasan Timur Tengah dan Afrika Timur.(*)
Editor: 91224 R-ID Elok
