Tolak Restorative Justice, Rustam Effendi Pilih Hadapi Risiko Hukum demi Membongkar Tuduhan Ijazah Jokowi

 

Repelita Jakarta - Rustam Effendi menolak mekanisme Restorative Justice dan memilih menghadapi seluruh risiko hukum dalam kasus tudingan ijazah palsu mantan Presiden Joko Widodo.

Sikap ini menciptakan kontras tajam dengan Eggi Sudjana dan Damai Hari Lubis yang telah bebas dari status tersangka setelah menempuh jalur damai.

Bagi Rustam, pilihan tersebut bukan sekadar langkah hukum melainkan sikap prinsipil yang diyakini sejak awal kasus ini bergulir.

Restorative Justice merupakan pendekatan penyelesaian perkara pidana yang menitikberatkan pemulihan hubungan sosial.

Mekanisme ini kerap diterapkan pada perkara dugaan pencemaran nama baik atau kasus terkait Undang-Undang ITE.

Korban dan pihak terlapor dipertemukan dalam dialog mediasi untuk mencapai kesepakatan damai yang memenuhi syarat hukum.

Jika kesepakatan tercapai, proses pidana dapat dihentikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dalam kasus tudingan ijazah Jokowi, Restorative Justice menjadi pintu keluar hukum bagi Eggi Sudjana dan Damai Hari Lubis.

Keduanya telah mendatangi Joko Widodo di Solo untuk menyelesaikan persoalan secara kekeluargaan.

Namun jalur inilah yang secara tegas ditutup oleh Rustam Effendi dengan berbagai pertimbangan khusus.

Rustam mengaku sejak awal menolak status ketersangkaan yang disematkan kepadanya oleh pihak berwajib.

Ia menegaskan posisinya bukan semata sebagai terlapor melainkan juga pelapor dalam perkara yang sama.

“Saya sebenarnya menolak atas ketersangkaan saya. Karena saya ini pelapor juga di Bareskrim Mabes Polri bersama Bang Eggi dan Bang DHL,” ungkap Rustam pada Sabtu 24 Januari 2026.

Penolakan terhadap status tersangka tidak serta merta membuatnya memilih jalan damai melalui Restorative Justice.

Rustam secara terbuka menyatakan tidak akan mengajukan mekanisme tersebut karena substansi persoalan akan berhenti.

“Kalau saya, tidak (ajukan RJ), karena saya menginginkan ijazah ini benar-benar terungkap gitu, ini bukan untuk saya saja, untuk bangsa ini gitu loh,” tegasnya.

Menurut Rustam, penerimaan Restorative Justice berpotensi mengakhiri proses pencarian kebenaran yang diperjuangkan.

Sikap damai akan menghapus seluruh upaya hukum dan advokasi yang telah ditempuh selama bertahun-tahun.

“Jadi saya berharap ke depannya ini tidak terjadi lagi hal seperti ini. Kalau ini kita ikut seperti Bang Eggi atau DHL, semuanya habis, selesai. Apa artinya yang kita perjuangan selama bertahun-tahun,” imbuhnya.

Keputusan menolak Restorative Justice membawa konsekuensi hukum yang nyata bagi Rustam Effendi.

Secara hukum, ia masih berstatus tersangka dalam klaster pertama bersama Kurnia Tri Rohyani dan Muhammad Rizal Fadillah.

Ketiganya telah menjalani pemeriksaan di Polda Metro Jaya pada Kamis 22 Januari 2026.

Klaster kedua terdiri dari Roy Suryo, Rismon Hasiholan Sianipar, dan Dokter Tifa juga telah lebih dulu diperiksa.

Total terdapat delapan tersangka dalam perkara dugaan pencemaran nama baik terkait tudingan ijazah palsu tersebut.

Dengan menolak Restorative Justice, Rustam dan dua rekannya dari Tim Pembela Ulama dan Aktivis membuka kemungkinan berlanjutnya proses penyidikan.

Risiko hukum seperti pelimpahan berkas ke kejaksaan hingga ancaman pidana menjadi konsekuensi yang tak terelakkan.

Namun Rustam menegaskan bahwa pilihan tersebut telah disepakati bersama rekan-rekannya dengan penuh kesadaran.

“Mungkin kalau untuk Bang Eggi silakan, Bang DHL silakan, tapi kami dari TPUA tiga orang ini kami sepakat kita maju terus, apapun risikonya,” ungkapnya.

Sikap ini menandai pergeseran signifikan di internal Tim Pembela Ulama dan Aktivis setelah perubahan status dua anggotanya.

Sebelumnya Rustam Effendi mengungkap sosok orang besar di balik kasus yang menggegerkan publik beberapa tahun terakhir.

Pernyataan ini menjawab ucapan Joko Widodo di sejumlah kesempatan yang menyebut ada figur berpengaruh.

Menurut Rustam, orang besar tersebut bukan mantan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono maupun partai politik tertentu.

“Ada orang besar di belakang TPUA. Saya kasih tahu Pak Jokowi, orang besar itu memang ada, Allah Subhanahu wa taala. Dan satu lagi orang besar itu ada di TPUA namanya Egi Sujana,” katanya setelah pemeriksaan.

Rustam menegaskan Eggi Sudjana lah yang menggugat ijazah Joko Widodo secara konsisten selama bertahun-tahun.

“Bukan orang lain, bukan partai-partai lain, bukan Pak SBY atau bukan PDIP. Eggi Sujana. Ini saya ngomong jujur,” seru Rustam Effendi.

Ia meminta Joko Widodo bertanya langsung kepada Eggi Sudjana mengenai berbagai pertanyaan yang muncul.

“Jadi silakan Pak Jokowi bertanya ke Eggi Sujana,” tegasnya dengan nada percaya diri.

Sebelumnya Joko Widodo menyampaikan keyakinannya bahwa isu ijazah palsu tidak berdiri sendiri melainkan sarat agenda politik.

Ia mengungkapkan selama ini memilih tidak banyak bereaksi karena yakin sepenuhnya terhadap keaslian ijazahnya.

Alasan tidak menunjukkan dokumen tersebut ke publik juga dijelaskan secara terbuka kepada masyarakat.

“Yang kedua, saya dituduh ijazah saya palsu. Artinya, yang menuduh itu yang harus membuktikan. Dalam hukum acara, siapa yang menuduh itu yang harus membuktikan. Itu yang saya tunggu. Coba dibuktikannya seperti apa?” katanya.

Joko Widodo menilai jalur pengadilan merupakan tempat paling tepat untuk menguji tudingan tersebut.

“Karena yang membuat ijazah saya sudah menyampaikan asli, masih tidak dipercaya, gimana?” katanya sambil tersenyum.

Ia menyatakan adanya indikasi operasi politik yang sengaja menjaga isu ini tetap hidup dalam waktu lama.

Terdapat kepentingan tertentu yang bertujuan menurunkan citra dan reputasi dirinya meski tidak merasa memiliki reputasi khusus.

“Meskipun saya enggak merasa punya reputasi apa-apa,” ujarnya sambil tersenyum ringan.

Joko Widodo mempertanyakan motif di balik upaya merendahkan dan menyerang dirinya secara terus-menerus.

“Kenapa sih kita harus mengolok-olok, menjelek-jelekkan, merendahkan, menghina, menuduh-nuduh? Semua dilakukan untuk apa? Kalau hanya untuk main-main kan mesti ada kepentingan politiknya di situ,” katanya.

Ia menegaskan keyakinannya bahwa ada figur berpengaruh di balik polemik ijazah palsu tersebut dengan tegas.

“Saya pastikan. Iya,” katanya tanpa ragu-ragu.

Saat ditanya siapa sosok yang dimaksud, Joko Widodo memilih tidak mengungkapkannya secara langsung.

“Ya, saya kira gampang ditebak lah. Tapi (saya) tidak tidak berusaha sampaikan,” jawabnya dengan diplomatis.

Di akhir pernyataannya, Joko Widodo mengajak publik tidak terjebak dalam isu yang bersifat remeh dan menguras energi.

“Misalnya tadi yang berkaitan dengan menghadapi masa-masa ekstrem, menghadapi masa-masa perubahan karena artificial intelligence, karena humanoid robot. Sehingga jangan malah kita energi besar kita pakai untuk urusan-urusan yang sebetulnya menurut saya ya urusan ringan,” ujarnya menutup pernyataan.(*)

Editor: 91224 R-ID Elok

Baca Juga