Tifatul Sembiring Pertanyakan Kredibilitas Dewan Perdamaian Pimpinan Trump dan Netanyahu

Repelita Jakarta - Keputusan Indonesia bergabung dengan Dewan Perdamaian yang diinisiasi Presiden Amerika Serikat Donald Trump menuai kritik dari berbagai kalangan. Politisi senior Partai Keadilan Sejahtera Tifatul Sembiring mempertanyakan kredibilitas organisasi tersebut, terutama mengingat keanggotaan Israel di dalamnya.

Dalam pernyataan yang diunggah melalui platform media sosial X pada Selasa, 27 Januari 2026, Tifatul Sembiring meragukan komitmen perdamaian dari Donald Trump dan Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu. Ia mempertanyakan rekam jejak kedua pemimpin tersebut dalam mewujudkan perdamaian yang berkeadilan, terutama terkait konflik di Palestina.

Tifatul juga menyoroti ketidakikutsertaan Palestina sebagai pihak utama dalam organisasi yang mengklaim bertujuan menciptakan perdamaian di Gaza tersebut. Menurutnya, mustahil mewujudkan perdamaian yang abadi tanpa melibatkan secara langsung pihak-pihak yang bersengketa dalam proses penyelesaian konflik.

Politikus PKS itu secara tegas mempertanyakan track record kepemimpinan kedua tokoh internasional tersebut dalam membangun perdamaian. Pernyataan ini mengacu pada fakta bahwa Israel masih terus melakukan pelanggaran gencatan senjata dan menghambat bantuan kemanusiaan ke Gaza.

Presiden Indonesia telah menandatangani piagam pendirian Dewan Perdamaian dalam Forum Ekonomi Dunia di Davos, Swiss, pada Rabu, 22 Januari 2026. Setiap negara anggota diwajibkan menyetor kontribusi sebesar satu miliar dolar Amerika atau setara dengan sekitar 16,8 triliun rupiah.

Awalnya organisasi ini digagas khusus untuk mengawasi proses rekonstruksi Jalur Gaza pasca konflik bersenjata antara Israel dan Palestina. Namun berdasarkan laporan media internasional, mandat lembaga tersebut kemudian diperluas mencakup penyelesaian berbagai konflik internasional secara lebih umum.

Sebanyak sembilan belas kepala negara, kepala pemerintahan, dan menteri luar negeri hadir dalam proses penandatanganan piagam pendirian dewan tersebut. Selain Indonesia, tercatat hadir pula Presiden Argentina Javier Milei dan Presiden Kosovo Vjosa Osmani dalam kesempatan tersebut.

Dalam pidatonya, Donald Trump menyebut para pendiri dewan sebagai pemimpin-pemimpin dunia dengan berbagai tingkat popularitas yang berbeda. Ia mengklaim bahwa Dewan Perdamaian akan menjadi salah satu institusi terpenting yang pernah didirikan dalam sejarah peradaban manusia.

Trump juga menyatakan optimisme bahwa organisasi ini akan berhasil membangun kembali Gaza dengan lebih baik setelah proses demiliterisasi. Pernyataan ini bertolak belakang dengan laporan faktual yang menyebutkan bahwa Israel masih terus melakukan serangan dan pembatasan bantuan kemanusiaan.

Donald Trump ditetapkan sebagai ketua pertama Dewan Perdamaian tersebut. Ketika ditanya kemungkinan organisasi ini menggantikan peran Perserikatan Bangsa-Bangsa, mantan presiden Amerika Serikat itu memberikan jawaban yang bersifat terbuka terhadap kemungkinan tersebut.(*)

Editor: 91224 R-ID Elok

Baca Juga